Pemerintah dan ILO Susun 'Roadmap' Nasib Pekerja Migran Indonesia setelah Balik ke Tanah Air

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan organisasi buruh internasional atau International Labour Organization (ILO) akan menyusun peta jalan (roadmap) reintegrasi bagi pekerja migran Indonesia (PMI), setelah kembali ke Tanah Air.

Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani, dengan Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh, di Jakarta, Senin (5/1/2026).

"Seperti apa sih roadmap yang paling baik? Roadmap reintegrasi ini menjadi penting untuk memastikan PMI tidak hanya terlindungi saat bekerja di luar negeri, tetapi memiliki kepastian masa depan ketika kembali ke Tanah Air. Apakah melalui wirausaha, bekerja di pasar kerja dalam negeri, atau opsi-opsi lainnya," ungkap Christina, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (5/1/2026).

Baca Juga

Pekerja Migran Indonesia Terinfeksi Lepra di Rumania, 5 Orang Isolasi di Rumah Sakit

Ia menyebutkan, penyusunan roadmap memerlukan pemetaan jelas, termasuk peran kementerian/lembaga (K/L) terkait, bentuk kolaborasinya dengan pemerintah daerah, serta skema implementasi yang realistis agar dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Dalam pertemuan itu, Christina juga menyoroti peran Migrant Workers Resource Center (MWRC) yang selama ini didukung ILO dan telah diadopsi dalam layanan terpadu, seperti layanan terpadu satu atap (LTSA) dan mal pelayanan publik di sejumlah daerah. Salah satunya di Cirebon, Jawa Barat yang sudah berjalan baik dan diakses masyarakat.

"Model layanan ini, efektif mendukung migrasi aman sekaligus dapat menjadi bagian penting dari ekosistem roadmap reintegrasi," jelas politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, diskusi Wamen Christina bersama ILO juga mencakup isu pelindungan anak buah kapal (ABK) migran yang memiliki tantangan khusus, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan dengan negara-negara penempatan pekerja migran yang telah memiliki praktik baik.

Tujuannya untuk memperkuat tata kelola pelindungan ABK yang bekerja di kapal berbendera asing dan beroperasi di tengah laut. "ABK ini memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks karena itu, kami melihat pentingnya pembelajaran dari negara lain agar pelindungan bisa diimplementasikan lebih baik," jelasnya.

Baca Juga

Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil ke Korea Aerospace Industries

Sementara itu, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Simrin Singh, menambahkan, ILO berkomitmen mendukung Indonesia dalam penyusunan roadmap reintegrasi ini sebagai prioritas kerja sama pada 2026.

Roadmap itu juga akan memperkuat koordinasi penanganan kasus eksploitasi pekerja migran di tingkat daerah, tidak hanya bagi pekerja migran, tetapi juga untuk keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. "Dengan roadmap yang reintegrasi ini, respons terhadap isu pekerja migran bisa dilakukan secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan berdampak nyata," imbuhnya.