MTI Soroti Minimnya Perhatian Pemerintah terhadap Transportasi Umum
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor transportasi umum pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua MTI, Djoko Setijowarno menyatakan, sejumlah kebijakan dan insentif transportasi yang dijalankan pemerintah belum tepat sasaran. Bantuan yang diberikan masih lebih banyak berpihak pada sektor tertentu dan belum diarahkan untuk memperbaiki layanan publik secara menyeluruh.
“Insentif transportasi yang ada belum menyentuh persoalan mendasar. Pemerintah seharusnya lebih fokus memperkuat transportasi umum yang dibutuhkan masyarakat luas, bukan hanya proyek besar,” kata Djoko dalam keterangan pers, Minggu (26/10/2025).
Baca Juga
Begini Perkembangan Sektor Transportasi di 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto
Dia menilai, perhatian terhadap pembenahan transportasi umum di perkotaan maupun daerah justru menurun. “Kebijakan transportasi publik tampak belum menjadi prioritas utama. Padahal, transportasi umum merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat dan mengurangi ketimpangan antarwilayah,” jelas Djoko.
Djoko Setijowarno juga menyoroti lambannya pengembangan transportasi di wilayah kepulauan, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Banyak daerah penghasil mineral belum merasakan manfaat pembangunan transportasi, meski kekayaan alamnya terus dieksploitasi.
“Daerah penghasil mineral dibiarkan hasil buminya dikeruk, sementara masyarakatnya belum sejahtera. Minimal mereka perlu disediakan layanan transportasi umum yang memadai untuk aktivitas sehari-hari,” ujar Djoko.
Selain itu, Djoko menekankan, transportasi perairan masih kurang mendapat perhatian pemerintah. “Transportasi sungai, danau, dan penyeberangan masih minim anggaran dan belum menjadi fokus pembangunan. Padahal, bagi masyarakat di wilayah perairan, moda ini sangat vital,” tutur dia.
Baca Juga
Di sisi lain, MTI mencatat keselamatan transportasi masih menjadi persoalan serius. Angka kecelakaan di sektor transportasi disebut masih tinggi, terutama di kalangan usia produktif.
“Keselamatan transportasi seolah belum menjadi perhatian utama. Padahal, kecelakaan banyak terjadi pada usia produktif yang berdampak langsung pada ketahanan ekonomi keluarga,” tegas dia.
Djoko mendorong pemerintah memperkuat kebijakan transportasi publik yang berkeadilan, memperhatikan keselamatan pengguna, serta menjamin akses transportasi hingga ke wilayah terpencil.
Baca Juga
Menhub dan Gubernur Dedi Bahas Integrasi Transportasi Jabar, dari LRT hingga Kereta Cepat
“Transportasi adalah urat nadi pembangunan. Kalau tidak dibenahi dengan serius, kesenjangan antarwilayah akan terus melebar,” tandas Djoko.
Sebelumnya diberitakan, memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sejumlah capaian dalam pengembangan konektivitas dan peningkatan keselamatan transportasi di seluruh sektor.
Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengatakan, dua aspek tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan sistem transportasi yang andal dan berkeadilan.
"Kemenhub terus mengembangkan konektivitas dan keselamatan secara serius pada seluruh lini, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian. Konektivitas dan keselamatan pada sektor transportasi memiliki efek ganda bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," kata Dudy, beberapa waktu lalu.