DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2026 Rp 3,63 Triliun, untuk Apa Saja?
Komisi II DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2026 Sebesar Rp 3,63 Triliun
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran 2026 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 3,63 triliun menjadi Rp 7,786 triliun. Hal itu diputuskan dalam rapat kerja di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
"Terkait usulan tambahan anggaran tahun 2026 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 3.631.468.669.000, Komisi II DPR mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tahun 2026 dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat akan datang," kata Wakil Komisi II DPR Dede Yusuf membacakan kesimpulan rapat.
Usulan tambahan anggaran tersebut lantaran Kementerian ATR/BPN harus mengangkat lebih 12.000 calon pegawani negeri sipil (CPNS) dan pegawai honorer. Sedangkan untuk program dukungan manajemen Kementerian ATR/BPN butuh tambahan sebesar Rp 1.759.502.470.
Baca Juga
Menteri ATR/BPN: Tumpang Tindih Kebijakan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Jadi Masalah Besar
"Usulan paling banyak adalah untuk kepentingan tambahan anggaran belanja pegawai. Kenapa? Karena asumsinya ada CPNS 1.324 yang akan diangkat, kemudian, ada tambahan (pengangkatan) tenaga honorer yang diputuskan oleh Menpan RB harus diangkat menjadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), itu jumlahnya di kita sampai 12.513 (orang)," jelasnya.
Selain itu, dalam rapat tersebut Komisi II DPR juga menerima penjelasan dari Kementerian ATR/BPN terkait realisasi APBN 2024 sebesar Rp 7,86 triliun atau sebesar 99,04% dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp 7,93 triliun.
"Terhadap realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 sebesar Rp 2,718 triliun atau sebesar 47,86%, Komisi II DPR meminta Kementerian ATR/BPN melakukan berbagai langkah strategis dalam percepatan realisasi anggaran secara efektif, efisien, dan berdampak langsung kepada masyarakat," ujarnya.
Baca Juga
KPPU Minta Kementerian ATR/BPN Cabut Surat Edaran Pembatasan ISP karena Hambat Persaingan Sehat
Rapat juga menyimpulkan bahwa Komisi II DPR telah mendengarkan penyampaian pagu indikatif RAPBN tahun 2026 Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 7,786 triliun. DPR akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN tahun 2026 selanjutnya.
"Komisi II DPR meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2025 beserta rinciannya sesuai jenis belanja dan kegiatan serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung rapat pembahasan RAPBN tahun 2026 mendatang," katanya. (Febrianto Adi Saputro)