Kementerian PKP Ajukan Pinjaman Rp 24,6 Triliun ke Bank Dunia untuk 3 Program Ini
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajukan usulan pinjaman ke Bank Dunia sebesar US$ 1,5 miliar atau Rp 24,6 triliun (asumsi kurs Rp 16.405per dolar) untuk tiga program utama, yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tematik, insentif developer, dan penataan kawasan kumuh.
Menurut Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur Kementerian PKP, pinjaman tersebut untuk mendongkrak perekonomian rumah tangga masyarakat Indonesia.
Baca Juga
James Riady Dorong Anggota Kadin Bikin Perumahan Rakyat di Tengah Ancaman Krisis Global
''Utamanya adalah kita menyiapkan program, seperti BSPS tematik, yang kita targetkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, seperti (bangun) homestay atau warung, dan segala macam,'' ungkap Fitrah di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Selatan, Jumat (20/6/2025).
Selanjutnya, pemerintah juga akan memberikan insentif kepada para developer melalui pinjaman Bank Dunia tersebut. "Kita juga menyiapkan semacam insentif bagi pengembang untuk infrastruktur pendukung, seperti lift-nya, instalasi pemadam kebakaran, atau kawasan transit oriented development (TOD), sehingga cost produksi dari unit apartemennya bisa lebih murah,'' jelas Fitrah.
Lebih jauh, Kementerian PKP juga akan menata kawasan permukiman kumuh yang semula hanya sebatas infrastruktur dasar.
''Kawasan kumuh selama ini sudah ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, tetapi belum menyasar sampai ke rumahnya. Jadi, kita menyasar sekalian ke rumahnya, sehingga satu paket bisa menyelesaikan permasalahan di kawasan (kumuh),'' papar Fitrah.
Baca Juga
KUR Perumahan Jadi Skema Investasi Danantara pada Program 3 Juta Rumah
Fitrah juga berharap pinjaman senilai US$ 1,5 miliar segera cair pada 2026 setelah dikaji lebih lanjut oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Bank Dunia.
''Intinya, ada proses blue book dahulu. Kemudian, ada readiness criteria yang harus kita penuhi, baru masuk ke green book. Ya, paling cepat 2026 lah,'' pungkas dia.