KKP Gelontorkan Rp 163 Miliar demi Geliatkan Perikanan Tangkap Sulut
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam empat tahun terakhir (2020-2024) menggelontorkan dana sedikitnya Rp 163 miliar demi menggeliatkan sektor perikanan tangkap di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Provinsi ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia, khususnya tuna dan cakalang.
Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif mengungkapkan, bantuan senilai ratusan miliar tersebut disalurkan melalui program KKP secara langsung maupun dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) kepada pemprov dan pemkab/pemkot.
Menurut Lotharia Latif, program bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan hasil tangkapan, perlindungan terhadap nelayan, hingga perbaikan serta pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan kelolaan pemda.
Baca Juga
KKP Genjot Produksi Ikan Budi Daya untuk Kebutuhan Ramadan dan Lebaran
"Sepanjang tahun 2020–2024, KKP telah menggelontorkan bantuan di bidang subsektor perikanan tangkap dengan total lebih dari Rp 163 miliar,” ungkap Latif dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/4/2025).
Latif menjelaskan, bantuan yang sudah disalurkan antara lain ribuan unit alat penangkap ikan, mesin kapal, alat keselamatan pelayaran, perbaikan dan pembangunan dermaga, kolam pelabuhan, tempat pemasaran ikan, hingga pembangunan puluhan ribu meter kubik penahan gelombang di sejumlah pelabuhan perikanan yang dikelola pemda.
"Pada 2024, sebanyak 106 unit kapal perikanan lengkap bersama alat tangkapnya juga kami berikan untuk nelayan terdampak bencana alam yang diharapkan dapat kembali bangkit dan meningkat produktivitasnya,” ujar dia.
Dia menambahkan, kegiatan pelayanan kepada nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung sebagai salah satu sentra utama perikanan tangkap di Sulut turut mencerminkan optimalisasi pemanfaatan dukungan pemerintah pusat.
Hingga awal 2024, kata Latif, PPS Bitung mencatatkan sejumlah capaian signifikan. Di antaranya sebanyak 1.083 unit kapal bersandar dan melakukan kegiatan operasional. Selain itu, program pelatihan awak kapal perikanan (AKP) telah menjangkau 13.899 nelayan.
Di sisi lain, menurut Lotharia Latif, KKP juga menyelenggarakan kegiatan penerbitan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) bagi 608 orang, Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) untuk 231 orang, dan Basic Safety Training Fisheries (BSTF) II untuk 422 orang.
“Program ini turut mendukung aspek keselamatan dan profesionalisme SDM sektor kelautan dan perikanan,” tegas dia.
Tak kalah penting, kata Latif, KKP memberikan layanan administrasi lainnya, seperti penerbitan Buku Pelaut sebanyak 1.452 buku serta fasilitasi cara penanganan ikan yang baik (CPIB) untuk 111 kapal dan 529 orang.
“Ini menunjukkan peran aktif PPS Bitung dalam menjaga mutu hasil tangkapan serta menjamin keberlanjutan industri perikanan,” tutur dia.
Baca Juga
Kementerian Kelautan dan Perikanan Siapkan Regulasi Lanjutan Penghapusan Utang Macet UMKM Nelayan
Latif mengemukakan, dari sisi kontribusi ekonomi, pelabuhan perikanan di Sulut mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 60,84 miliar pada 2024. Hingga 13 April 2025, nilai PNBP yang telah terkumpul mencapai Rp 16,04 miliar.
Dia mengatakan, produksi perikanan dari kapal-kapal berizin pusat yang mendarat di pelabuhan Sulut pun cukup tinggi. Produksi tahun lalu mencapai 75.579 ton. Adapun hingga 13 April 2025, produksi mencapai 19.904 ton.
"KKP berharap sinergisitas dan kesepahaman antara KKP dan pemda terus dijaga untuk memperkuat sektor perikanan tangkap di Sulut karena sektor ini akan semakin berdampak luas, baik terhadap ketahanan pangan nasional maupun kesejahteraan nelayan," papar dia.