Ancaman Gejolak Perang Dagang AS, Bos Lippo Group Pilih Bersiap untuk Terobosan Baru
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Jaringan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia James Riady memberikan pandangan perihal adanya ancaman gejolak hadir imbas perang dagang Amerika Serikat (AS). Alih-alih cemas akibat ancaman global tersebut, ia memilih untuk tetap optimistis dengan bersiap pada terobosan dan inovasi baru.
"Gejolak-gejolak itu tidak semuanya negatif, ya. Karena memberikan kita suatu warning, suatu ingatan bahwa kita setiap saat, setiap sekian saat itu perlu melakukan terobosan-terobosan baru," katanya ditemui usai menghadiri breakfast meeting Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Bos Lippo Group itu mengatakan, pengusaha-pengusaha dalam negeri khususnya yang tegabung bersama Kadin tidak perlu terlalu mengkhawatirkan ancaman perang dagang yang ditimbulkan oleh kebijakan Presiden AS DOnald Trump. Di satu sisi, ia menyebut gejolak global yang ada semestinya memberikan inspirasi baru bagi para pengusaha.
Bagi James, dengan adanya gejolak global menantang kelompok pengusaha untuk tidak hanya adaptif melainkan mampu melihat peluang-peluang baru yang hadir di depan. Ia menyebut kemampuan para pengusaha untuk menyesuaikan diri serta merespons perubahan situasi dunia nantinya akan menjadi identitas tersendiri bagi sebuah bangsa.
Baca Juga
Ada Efisiensi Anggaran, Kadin Bantu Pemerintah Genjot Pembangunan
"Bagaimana kita bisa meresponi gejolak-gejolak yang ada di dunia, itu identitas Indonesia. Pada saat satu negara bisa meresponi situasi di dunia, dan bisa merubah diri sendiri untuk menyesuaikan situasi di dunia, dia menjadi satu bangsa yang kuat," ungkapnya.
Sebelumnya Presiden AS Donald Trump pada Kamis (13/02/2025) menandatangani memorandum kepresidenan yang merinci rencananya untuk memberlakukan “tarif resiprokal” terhadap negara-negara asing.
"Mereka mengenakan pajak atau tarif kepada kami, maka kami akan mengenakan tarif kepada mereka," kata Trump dalam konferensi pers di Oval Office, seperti dikutip CNBC.
Trump mengatakan bahwa di bawah rencana ini, AS akan menganggap kebijakan non-tarif negara lain sebagai praktik perdagangan tidak adil yang layak dikenai tarif balasan.
Kebijakan tersebut mencakup pajak pertambahan nilai (VAT) dan praktik lain yang dianggap oleh kantor perwakilan dagang AS sebagai pembatasan perdagangan yang tidak adil.
Trump juga mengatakan bahwa negara-negara asing tidak akan diizinkan mengirim barang dagangan atau produk lainnya ke AS melalui negara ketiga.

