Cegah Industri di Batam Hengkang ke Johor, Kadin Minta Skema Pencampuran Gas Ditinjau Ulang

BATAM, investortrust.id -  Kadin Indonesia meminta skema pencampuran gas pipa dengan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Kepualuan Riau, khususnya Batam, ditinjau ulang demi mencegah industri di kawasan itu hengkang atau merelokasi pabriknya ke Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ).

“Pencampuran gas pipa dengan LNG akan memicu lonjakan harga gas, sehingga industri di Batam berpotensi merelokasi pabriknya ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Johor-Singapura yang menawarkan harga gas lebih kompetitif,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional, Ahmad Maruf Maulana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (8/1/2025). 

Selain itu, Kadin Indonesia mengusulkan agar porsi gas yang wajib dipasok ke pasar domestik (domestic market obligation/DMO) diperbesar. Bahkan, jika perlu, pemerintah merevisi kebijakan ekspor gas, terutama ke Singapura, secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan gas nasional benar-benar berpihak kepada industri di dalam negeri.

“Pemerintah juga perlu memperkuat  infrastruktur energi dengan cara mendorong investasi di bidang infrastruktur energi,” ujar Ahmad Maruf.

Baca Juga

Bahlil Akui Sektor Industri Penerima Gas Murah Berpotensi Dikurangi

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi strategis di Kepulauan Riau, menurut Ahmad Maruf, Batam kini menghadapi tantangan baru berupa rencana penaikan harga gas bumi. Pasokan gas pipa yang selama ini menjadi tulang punggung industri di Batam dan Kepulauan Riau akan dicampur LNG.

“Jika kebijakan itu diberlakukan, harga gas bagi para pelaku usaha dan perusahaan tenant di kawasan industri, khususnya di Batam, bakal melonjak,” tutur dia.

Ahmad Maruf mengungkapkan, kondisi tersebut diperburuk oleh kebijakan ekspor gas pipa secara penuh ke Singapura. Kebijakan ini menyebabkan pasokan gas ke pasar domestik menurun. “Mau tidak mau, para pelaku industri harus menambah pasokan LNG yang harganya lebih mahal,” tegas dia.

Bagi pelaku usaha dan industri di Batam, kata Ahmad Maruf, lonjakan harga ini akan mendorong kenaikan biaya produksi yang signifikan. Selain membebani operasional harian, efisiensi bisnis  terancam, karena mereka harus menghadapi persaingan yang kian ketat dengan wilayah lain yang menawarkan tarif energi lebih kompetitif.

“Secara makro, kenaikan harga gas berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi 8% yang dipatok pemerintahan Prabowo-Gibran dalam jangka menengah-panjang. Dengan biaya produksi dan operasional yang meningkat, para pelaku usaha di Batam dihadapkan pada tantangan berat untuk menjaga daya saing dan memenuhi target pertumbuhan tersebut,” papar dia.

Relokasi ke Negara Lain

Ahmad Maruf menegaskan, kenaikan biaya energi tidak hanya memicu peningkatan beban operasional, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap kemungkinan pemindahan operasional perusahaan penyewa (tenant) ke kawasan lain yang menawarkan tarif energi lebih kompetitif.

Menurut dia, Johor (Malaysia) dan Singapura telah mengembangkan KEK yang gencar memberikan insentif investasi, termasuk melalui proyek kerja sama kawasan baru, Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ). Mereka menjadi destinasi utama yang berpotensi menerima relokasi industri dari Batam.

“Apalagi pemerintah Singapura menyatakan akan memberikan insentif pendanaan bagi perusahaan yang ekspansi atau relokasi ke SJ SEZ. Ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi industri,  khususnya di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam,” tandas dia.

Baca Juga

Mau Perluas Pemanfaatan Program Harga Gas Murah? Tunggu Persetujuan Prabowo Dulu

Ahmad Maruf menambahkan, jika relokasi industri berlangsung masif,  angka pengangguran di Batam bakal melonjak. “Tenant industri yang selama ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Batam berpotensi memberhentikan sebagian tenaga kerja lokal atau memindahkan karyawannya ke negara tujuan relokasi,” ucap dia.

Perpindahan operasional industri ini, kata dia, juga akan berdampak pada penurunan produk domestik regional bruto (PDRB), mengingat sektor industri manufaktur menyumbang porsi signifikan terhadap perekonomian Batam dan Kepulauan Riau secara keseluruhan.

Dia mengemukakan, guna mengatasi dampak buruk tersebut, Kadin Indonesia mengusulkan tiga langkah strategis kepada pemerintah. Langkah pertama adalah membuat formulasi harga gas yang kompetitif.

“Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu segera meninjau skema pencampuran gas pipa dengan LNG agar tidak membebani industri secara berlebihan. Kebijakan yang tepat diharapkan dapat menekan harga energi dan menjaga daya saing tenant di kawasan industri,” kata dia.

Kedua, pemerintah perlu memperbesar porsi DMO. Jika perlu, kebijakan ekspor gas, khususnya ke Singapura, direvisi menyeluruh.  Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan gas bumi yang memadai bagi kebutuhan dalam negeri. “Sebagai salah satu pusat industri, Batam memerlukan pasokan gas yang stabil dan terjangkau agar industri tetap tumbuh,” tegas dia.

Investasi Infrastruktur Energi

Langkah ketiga, menurut Ahmad Maruf, pemerintah perlu mendorong  investasi di bidang infrastruktur energi, termasuk terminal LNG, jaringan pipa, dan fasilitas pendukung, guna meningkatkan efisiensi distribusi dan menurunkan biaya.

“Berkaca pada dampak besar yang ditimbulkannya, peran pemerintah sangat dibutuhkan, baik  dalam  intervensi maupun  menerapkan kebijakan yang tepat,  termasuk menghadirkan kepastian hukum melalui penetapan harga gas yang kompetitif,” papar dia.

Baca Juga

Batam Punya Dua Kawasan Berfasilitas untuk Dorong Investasi, Ini Insentif yang Didapat

Tanpa menempuh langkah-langkah tersebut, kata Ahmad Maruf, pemerintah akan sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. “Alih-alin ekonomi tumbuh pesat,  angka pengangguran justru berpotensi meningkat,” tandas dia.

Ahmad Maruf mengemukakan, jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi, upaya menjadikan Batam sebagai kawasan yang kompetitif untuk investasi, mendukung industrialisasi, serta mendorong hilirisasi demi memperkuat struktur ekonomi, bakal terganjal.

“Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemda, pengelola kawasan industri, dan pelaku usaha menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi di masa depan, serta memastikan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi di Batam dan Kepulauan Riau,” kata dia.