Jokowi Pimpin Rapat Bahas Harga Gas Bumi Tertentu di Istana
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (8/7/2024) siang. Jokowi akan memimpin rapat untuk membahas keberlanjutan dari kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).
Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
"Rapat harga gas," kata Airlangga Hartarto dikutip dari Antara, Senin (8/7/2024).
Baca Juga
Menperin Dorong HGBT untuk Semua Sektor yang Butuh, Ini Kata Menteri ESDM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengevaluasi kebijakan HGBT.
"Juli-Agustus ini kami evaluasi secara keseluruhan untuk disampaikan ke Presiden. Nanti akan diputuskan oleh Presiden,” kata Koordinator Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Rizal Fajar Muttaqin, beberapa waktu lalu.
Evaluasi tersebut utamanya menilik sisi penerimaan negara. Menurut Rizal, keuntungan yang diterima industri dari penyesuaian HGBT tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kementerian ESDM mencatat penerapan kebijakan harga gas tertentu itu berdampak pada pengurangan penerimaan negara sebesar Rp 29,39 triliun dalam periode 2021-2022. Kebijakan HGBT sebesar US$ 6 per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020, bagi tujuh kelompok industri, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah US$ 6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.
Baca Juga
Sementara itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menilai perluasan HGBT untuk seluruh sektor industri tidak membebani APBN dan mengurangi penerimaan negara karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30 persen dari total suplai gas nasional.
Untuk itu, Menteri Agus meminta program HGBT diperluas untuk seluruh 24 sub sektor industri manufaktur.
Program HGBT yang berjalan sejak 2020 itu, kata Agus, memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja.