Menteri Trenggono Perkuat Keamanan Siber Data Neraca Sumber Daya Laut RI
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan penguatan keamanan siber untuk melindungi Ocean Accounting Indonesia (OAI) atau neraca sumber daya laut yang baru saja diresmikan pada The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Bali.
"Insya Allah kita akan protect terus lewat firewall yang baik, kita juga punya backup data selain nanti kita taruh juga di Pusat Data Nasional," ucap Menteri Trenggono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).
Ocean Accounting Indonesia merupakan sistem berbasis web yang dapat menampilkan nilai ekonomi sumber daya laut, beserta nilai ekologi dan sosialnya. Sistem ini juga dapat menganalisis dampak lingkungan dari berbagai kegiatan di laut, seperti kegiatan perikanan, pembangunan infrastruktur, hingga wisata bahari.
Baca Juga
Menteri Trenggono Targetkan Produksi Perikanan Capai 24,58 Juta Ton pada 2025
Di dalamnya mencakup tujuh komponen data yakni aset ekosistem, arus ke ekonomi, arus ke lingkungan, ekonomi kelautan, tata kelola, presentasi kombinasi dan kekayaan laut. Sistem mengolah data tersebut secara dinamis sehingga menghasilkan informasi-informasi terbaru sesuai kondisi lapangan.
"Selama ini kita tidak tahu persis terjadi perubahan apa di lautan kita. Dengan teknologi membantu mempermudah mengetahui apa yang terjadi dan kondisinya seperti apa," ungkapnya.
"Misalnya apa sudah terjadi overfishing, apakah pesisir di kawasan ini mulai rusak, apakah wilayah program konservasi di tempat ini berjalan efektif, dan sebagainya," tambah Menteri Trenggono.
Baca Juga
Menteri Trenggono Ingin Bereskan Kasus Perbudakan di Kapal Perikanan
Lebih lanjut, Trenggono menerangkan, sejauh ini sudah ada 10 kawasan laut yang terhubung dalam Ocean Accounting Indonesia. Meliputi konservasi Gili Matra, Banda, Padaido, Raja Ampat, Waigeo Barat, Anambas, Pieh, Aru, Sawu, serta Pulau Kapoposang.
"Ini masih terus kami lengkapi, dan data-data yang sudah ada itu berasal dari hasil riset dan survei jadi sudah bisa dipertanggung jawabkan," tandas mantan Wakil Menteri Pertahanan ini.