KKP Beberkan Urgensi Neraca Sumber Daya Laut, Ini Sebabnya
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan urgensi implementasi neraca sumber daya laut bagi negara-negara kepulauan, termasuk salah satunya adalah Indonesia.
Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho menyebutkan saat ini dunia menghadapi tantangan yang sama dalam mengatasi pemanasan global, penangkapan ikan berlebih, pencemaran laut, dan konservasi spesies terancam punah.
“Pembangunan perikanan berkelanjutan, dan pengelolaan area laut yang luas. Ocean accounts punya peranan penting dalam menjawab tantangan itu," ungkap Rudy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/7/2024).
Baca Juga
KKP Jaring Minat Investasi Sektor Perikanan Rp 1,69 Triliun lewat ITIBF 2024,
Oleh sebab itu, KKP akan meluncurkan neraca sumber daya laut Indonesia pada puncak acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development.
Acara itu dihadiri sedikitnya enam menteri negara kepulauan, perwakilan 34 negara, lembaga riset internasional dan lokal, hingga pihak swasta yang tergabung dalam organisasi Global Ocean Accounts Patnership (GOAP).
Rudy menjelaskan, neraca sumber daya laut termasuk instrumen baru dalam tata kelola kelautan berkelanjutan. Untuk itu, penting digelar dialog global sebagai sarana pertukaran informasi, pengetahuan, hingga menyamakan pandangan dalam menyusun neraca sumber daya laut dengan praktik terbaik.
Baca Juga
Menteri Trenggono Targetkan Produksi Perikanan Capai 24,58 Juta Ton pada 2025
Di Indonesia sendiri, menurut Rudi, pengembangan neraca sumber daya laut sudah dilakukan KKP sejak 2021 di sejumlah wilayah konservasi dan wilayah perikanan.
"Dalam praktik neraca sumber daya laut ini, utamanya menciptakan pergeseran paradigma tata kelola laut berbasis data, manajemen laut berkelanjutan untuk masa depan yang sehat, produktif, dan inklusif, serta mempercepat kerja sama internasional untuk mewujudkan ekonomi laut yang berkelanjutan," terangnya.