Soal Serangan Siber ke PDN, PUPR Sebut Tidak Berdampak ke Operasional

JAKARTA, investortrust.id – Serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN) berdampak sangat luas terhadap instansi pemerintahan, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan, serangan ransomware terhadap PDN tersebut tidak berdampak terhadap operasional kinerja Kementerian PUPR.

“Operasional ke karyawan enggak (tidak berdampak, red). Kan kita tidak bisa menyalahkan Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), kita sama-sama mencari sesuatu yang lebih baik. Perkara akhirnya kita diserang seperti ini kan tantangan bagi kita semua,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Zainal pun menjelaskan, di Kementerian PUPR sendiri memiliki ruang server data. Di mana, ruangan tersebut menyimpan data digital Kementerian, baik karyawan hingga data krusial lainnya, baru dimigrasikan ke PDN.

Baca Juga

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Serangan Ransomware ke Pusat Data Nasional

“Yang jelas begini, sebelum dia (data) dimigrasikan ke PDN, kan kita punya server. Kita tetap jalan saja,” ujar dia.

Berdasarkan informasi yang diterima investortrust.id, Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Nezar Patria menyebutkan, pihaknya bersama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk masih berfokus pada pemulihan layanan publik terdampak. Sejauh ini, sudah ada lima layanan publik yang berhasil dipulihkan.

Adapun, layanan publik yang berhasil dipulihkan adalah layanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kemudian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Pemerintah Kota Kediri.

“Jadi, kita targetkan dalam waktu dekat semua fungsi yang terdampak, terutama yang mempunyai efek kepada publik itu kita prioritaskan untuk segera dibereskan. Yang penting layanan publik normal kembali,” kata Nezar beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Pusat Data Nasional Pakai Windows yang Rentan Serangan Siber, Ini Alasannya

Kemenkominfo menargetkan setidaknya 18 layanan publik bisa kembali pulih pada akhir Juni 2024. Upaya pemulihan yang dilakukan adalah memindahkan cadangan data (backup) dari masing-masing instansi ke pusat data cadangan agar layanan bisa kembali dioperasikan.