Cegah Badai PHK Industri Tekstil, Kemenperin Usul Bea Masuk Impor Dikenakan Tarif Maksimal
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan agar besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) serta Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap barang impor tekstil dapat dikenakan tarif maksimal.
Namun, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan hingga kini pihaknya masih mendiskusikan terkait kebijakan tersebut bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
"Kita berharap besarannya maksimal buat teman-teman industri, kita enggak bisa bilang berapa persen karena ini relatif angkanya sangat critical secara besaran," ucap Kris di Gedung Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024).
Baca Juga
Industri Tekstil Kontraksi, Kemenperian Ungkap Barang Impor Jadi Biang Keroknya!
Lebih lanjut, Kris menjelaskan, penerapan BMAD dan BMTP dalam skema pengamanan dan penyelamatan ini sangat diperlukan, dan akan berdampak positif pada industri-industri di Tanah Air, terutama industri tekstil yang saat ini sedang tertekan.
Sejumlah manfaat yang dapat dirasakan oleh industri di tanah air apabila kebijakan itu diterapkan adalah pengamanan dari gempuran barang impor, hingga penyerapan tenaga kerja hingga isu-isu pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Semoga maksimal untuk industri, BMAD BMTP harusnya memberikan efek luar biasa bagi industri. Misalnya, ada penerapan tenaga kerjanya di situ isu-isu PHK kemudian bisa menahan isu impor," tandas Kris.
Baca Juga
Cegah Dumping, Pemerintah Akan Terbitkan Aturan Bea Masuk Tekstil
Lebih lanjut, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif berharap kalau kebijakan penyelamatan dan pengamanan industri melalui BMAD dan BMTP ini dapat segera diterapkan sehingga pengusaha-pengusaha industri dapat menjalankan bisnisnya dengan baik.
"Tadi kita lihat soal persepsi mereka (pengusaha) soal ekspektasi berusaha 6 bulan ke depan. Ada khawatir juga, optimisme yang agak menurun ini misalnya tekstil, elektronik, alas kaki, kosmetik ya, itu mereka merasa 6 bulan ke depan, ini survei kan kemarin ya sebelum ratas kabinet," imbuh Febri.