Menteri Anas Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator Reformasi Birokrasi
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa belanja produk dalam negeri melalui e-katalog menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi. Ia mengaku saat ini katalog elektronik yang ada di Lembaga Kebijakan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah in line dengan sistem yang dimiliki Kementerian PANRB.
"Begitu juga produk katalog lokal dan seterusnya, sehingga kalau mau nilai RB-nya naik harus tunjukkan transaksinya,” ujar Menteri Anas dalam Launching Katalog Elektronik V6 oleh LKPP di Djakarta Theatre, Kamis (28/3/2023).
Namun, Menteri Anas mengatakan pihaknya akan melakukan penyesuaian terhadap kementerian/lembaga yang memiliki keterbatasan atau hambatan dalam melakukan transaksi belanja produk dalam negeri. Salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Baca Juga
"Beberapa waktu lalu Bu Menlu mengeluh nilai RB-nya kecil karena tidak bisa belanja produk dalam negeri untuk kantor-kantor dubes di luar negeri, ongkosnya lebih mahal," kata Menteri Anas yang disambut tawa audiens.
Sementara itu, Menteri Anas menyebut kehadiran government procurement dapat mendorong pelayanan pemerintah semakin cepat dan berdampak kepada masyarakat. Ia mengapresiasi peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 sebagai bagian dari mendorong pelayanan yang lebih berkualitas, transparan, cepat dan profesional.
Berkaitan dengan reformasi birokrasi tematik, Menteri Anas menilai LKPP berperan mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui regulasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, serta bertanggung jawab untuk memperkuat platform pengadaan. Hal ini sejalan dengan salah satu fokus RB tematik yaitu percepatan prioritas aktual presiden.
Baca Juga
Telkom Dukung Inovasi Sistem Pengadaan Nasional Lewat E-Katalog Versi 6.0
“Apa yang dikerjakan dengan LKPP ini in line dengan target Bapak Presiden, ini bukan program Men-PANRB tapi ini program Bapak Presiden, yang kami simplifikasi supaya lebih berwujud dan terukur di lapangan,” tutur Menteri Anas.
Ia juga menyampaikan LKPP telah mengurai perbaikan tumpang tindih kebijakan terutama terkait pengadaan dan jasa. Pasalnya, LKPP telah me-launching Katalog Elektronik versi 6.0 pada Kamis (28/3/2024).
Peluncuran tersebut diharapkan dapat meningkatkan performa sistem e-purchasing pemerintah. LKPP menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement, untuk fokus melayani transformasi digital untuk pengadaan pemerintahan.