Gapki Sebut Intervensi Pemerintah Dibutuhkan untuk Dorong Hilirisasi Sawit

JAKARTA, investortrust.id - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengharapkan adanya intervensi dari pemerintah (government intervention) untuk mengakselerasi hilirisasi kelapa sawit.

Ketua Bidang Luar Negeri Gapki, Fadhil Hasan menyebutkan,  jika hilirisasi diserahkan ke pasar (industri) tanpa ada intervensi dari pemerintah maka program hilirisasi tersebut tidak akan berjalan.

“Karena kalau kita let the market works, menyerahkan kepada industri, itu tidak akan bisa terjadi hilirisasi itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari pohon industri sawit itu, margin terbesar itu diperoleh di hulu,” kata Fadhil Hasan dalam Investortrust Focus Group Discussion: Strategi Lanjutan Akselerasi Hilirisasi CPO, di Aula Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Fadhil memaparkan, seandainya industri hanya menghasilkan CPO, maka marginnya berada sekitar 20-30%. Namun, jika diproses semakin ke hilir, margin itu semakin kecil. Sehingga ia menilai tidak ada insentif kepada pengusaha dan industri untuk melakukan hilirisasi tersebut.

Baca Juga

Gapki: Petani Swadaya Penentu Kesuksesan Hilirisasi Sawit di Indonesia

“Kenapa harus melakukan misalnya pengembangan produk oleochemical, biodiesel, ataupun yang lainnya, kalau misalnya margin dari CPO itu sudah lebih tinggi daripada margin dari produk hilirnya. Kita bicara tentang margin ya, bukan tentang nilai tambah,” papar Fadhil.

Maka dari itu, Fadhil mengharapkan pemerintah harus turun tangan melakukan intervensi untuk membalik keadaan tersebut dengan dibuatnya regulasi. Regulasi itu disebutnya bisa berupa insentif dan disinsentif.

“Artinya, seperti misalnya kemudian pajak ekspor tadi. Itu kan menetapkan pajak ekspor CPO itu jauh lebih besar dibandingkan pajak ekspor dari produk turunannya. Sehingga ada insentif kepada industri untuk mengolah di dalam negeri,” sebutnya.

Baca Juga

Dirut BPDPKS Beberkan Kunci Kesuksesan Hilirisasi Sawit di Indonesia

Kendati demikian, Fadhil mengingatkan juga agar pemberian insentif dan disinsentif tersebut jangan sampai kebablasan. Sebab, ia tak ingin pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang justru bisa mematikan sektor hulunya.

“Contohnya misalnya larangan ekspor. Itu sesuatu yang mungkin kalau dari sisi, atau larangan ekspor produk hulu misalnya CPO gitu kan, atau yang lainnya, dilarang untuk bisa mendorong produk hilirnya. Nah itu juga jangan sampai dilakukan seperti itu. Karena justru itu akan membunuh industri secara keseluruhan,” tukas dia.