Alasan Bahlil Bagikan Jatah IUP kepada NU dan Muhammadiyah
JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasan pemerintah membagikan jatah izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kebijakan itu tertuang dalam beleid Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96.
Menurut Bahlil ormas keagamaan khususnya NU dan Muhammadiyah memiliki peran besar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia turut menyinggung peran strategis ormas keagamaan dalam sejumlah peristiwa yang terkait dengan stabilitas keutuhan di tengah masyarakat.
"Dalam proses mengisi kemerdekaan bangsa ini mempunyai banyak dinamika masalah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah contohnya konflik di Ambon, konlifk Poso, bencana di Aceh, peran serta dan kehadiran ormas keagamaan ini sangat banyak, kadang (hadir) lebih dulu daripada pemerintah," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (7/6/2024).
Selain NU dan Muhammadiyah sejumlah ormas yang terafiliasi kepada Gereja Protestan, Gereja Katolik, Budha serta Hindu turut masuk ke dalam daftar yang akan dibagikan jatah IUP oleh pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Kemudian eks ketua umum HIPMI tersebut juga mengatakan pemerintah mengamanatkan kepada ormas keagamaan yang mendapatkan konsensi untuk membentuk badan usaha sebagai syarat sebelum mendapatkan IUP. Ia menambahkan ormas keagamaan tersebut sudah dipersiapkan lahan eks Perjanjuan Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di sejumlah titik.
Baca Juga
Anggota Komisi VII DPR Ragu Ormas Keagamaan Profesional Kelola Tambang
"Nanti tim kami akan sampaikan lagi lokasi detailnya," ucapnya.
Sementara itu ia mengungkap hingga saat ini baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah mengajukan permohonan IUP. Ia menyampaikan saat ini PBNU tengah menyelesaikan sejumlah persyaratan yang diminta oleh pemerintah.
"Saya juga sudah membaca beberapa rilis dari PBNU dan betul mungkin kalau tidak salah minggu besok selesai (badan usaha milik NU)," sebut Bahlil.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Bahlil juga membantah konsensi pemberian IUP oleh pemerintah kepada ormas keagamaan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik, utamanya terhadap dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Prabowo-Gibran sudah menang, kalau dulu sebelum pilpres dikasih (IUP) baru mungkin dikait-kaitkan," tandasnya.