Menkominfo Ungkap Lokasi Kantor Perwakilan Starlink di Indonesia
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan bahwa Starlink sudah berkomitmen untuk membuka kantor perwakilannya di Indonesia.
Menteri Komuniksi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan entitas bisnis Statlink di Indonesia, PT Starlink Services Indonesia dikabarkan sudah memiliki kantor. Lokasinya berada di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan.
“Kantornya katanya di [Gedung] Bursa Efek Indonesia, biar nanti tim kami monitoring terus, evaluasi terus,” ujar Budi saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).
Baca Juga
Ini Keunggulan ISP Lokal Dibanding Starlink, Ternyata Bukan Harga
Walaupun demikian, Budi Arie masih belum sepenuhnya meyakini bahwa kantorperwakilan Starlink sudah ada di Indonesia. Dia meminta masyarakat untuk melaporkan jika kantor tersebut ternyata tidak ada.
“Nanti laporin aja,” imbuhnya.
Selain kantor perwakilan, Budi Arie kembali menegaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Starlink untuk bisa beroperasi di Indonesia. Kewajiban yang dimaksud adalah pusat operasi jaringan atau network operation center (NOC) di dalam negeri dan layanan pelanggan (customer service).
“Pokoknya dia harus ikut regulasi Indonesia, NOC di Indonesia, customer service karena ini penting untuk pelindungan konsumen, dan pajaknya harus sama dengan pelaku lainnya,” tegasnya.
Gedung BEI
Starlink Services Indonesia terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) dengan alamat Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Tower 1, Lantai 27, Suite 2703, Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
Namun, ketika ditelusuri, alamat tersebut bukan lokasi kantor Starlink Services Indonesia.
Ketika disambangi pada Jumat (31/5/2024), alamat tersebut ditempati oleh PT Erakonsultindo Yadhikarya Indonesia. Selain itu, berdasarkan penelusuran Investortrust di laman Ditjen AHU Kemenkumham, alamat yang sama juga digunakan oleh beberapa perusahaan selain Starlink Services Indonesia.
Tidak terlihat adanya aktivitas layaknya kantor perwakilan suatu perusahaan. Hanya terlihat seorang resepsionis yang bersiaga di meja menerima tamu dan mengangkat telepon.
Ketika ditanya, dia menyebut Starlink Services Indonesia hanya menumpang alamat untuk keperluan administrasi. Adapun, Erakonsultindo Yadhikarya Indonesia merupakan perusahaan konsultan bisnis.
“Alamatnya cuma numpang buat admin (administrasi) macam perpajakan begitu. Semua (perusahaan) yang terdaftar di sini juga sama, numpang alamat saja,” kata resepsionis yang enggan disebut namanya itu kepada Investortrust pada Jumat (31/5/2024).
Baca Juga
RHB Sekuritas Jagokan 4 Saham Syariah Ini, Cek Target Harganya
Perempuan berkerudung hijau itu mengaku tidak tahu menahu soal manajemen Starlink Services Indonesia. Sebab, lokasi tempatnya bekerja tidak pernah digunakan untuk aktivitas perusahaan tersebut.
Alamat lainnya yang juga digunakan oleh Starlink Services Indonesia adalah Gedung H2, Pertiwi Lestari Industrial Estate Blok A VI No. 1, Karawang. Alamat tersebut tercantum di akun WhatsApp Business dengan nomor 082142715046 yang digunakan untuk nomor layanan pelanggan Starlink di Indonesia.
Alamat tersebut diketahui merupakan alamat dari pusat data PT Data Center Indonesia Sukses Makmur. Pusat data tersebut merupakan hasil dari kolaborasi PT DCI Indonesia Tbk (DCII) dan Grup Salim.
Sebelumnya, kuasa hukum yang mewakili Starlink Services Indonesia, enggan berbicara banyak soal informasi perusahaan kliennya. Termasuk soal lokasi kantor perwakilan yang terus dipertanyakan.
"Kalau untuk itu datanya tersedia di Kementerian Hukum dan HAM silakan diakses, nama entity (entitas) takutnya kalau dijelaskan takut keliru," kata Krishna Vesa, kuasa hukum Starlink Services Indonesia di Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).
Sebagai catatan, Krishna merupakan Senior Associate dari Soemadipradja & Taher, firma hukum yang ditunjuk oleh Starlink Services Indonesia sebagai kuasa hukum perusahaan.