Jokowi: Pemerintah Bakal Kendalikan 61% Saham Freeport dalam Waktu Dekat
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keinginan pemerintah Indonesia melalui induk holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), untuk merampungkan penambahan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 61%.
Dia mengatakan, pemerintah membutuhkan waktu 3,5 tahun untuk pengambilalihan saham Freeport dari yang semula 9% menjadi 51% saat ini. Pemerintah kemudian akan kembali menambah saham dengan akuisisi sebanyak 10% saham Freeport, sehingga totalnya diharapkan menjadi 61% saham.
Baca Juga
Izin Ekspor Konsentrat Freeport Diperpanjang, Jokowi Ungkap Alasan Ini
“Kita bekerja diam-diam. Tidak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih. Dan sebentar lagi, Insya Allah dalam bulan-bulan ke depan ini, kita akan tambah lagi 10% menjadi 61%,” kata Presiden Jokowi dalam acara Inagurasi Menuju Ansor Masa Depan, dikutip dari Sekretariat Presiden, Selasa (28/5/2024).
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan, seandainya akuisisi sudah berhasil dilakukan dan Pemerintah Indonesia memiliki 61% kepemilikan saham Freeport, maka negara berpotensi untung besar.
“Sebanyak 70-80% laba perseroan akan masuk ke kas negara kita, baik dalam bentuk royalti, PPh badan, PPh karyawan, dalam bentuk bea ekspor. Semua kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar,” ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Baca Juga
Freeport Cetak Laba Rp 48 Triliun, Papua Tengah Kebagian Rp 3,35 Triliun
Dijelaskan Jokowi bahwa proses pengambilalihan saham mayoritas Freeport ini dilakukan melalui skema bisnis dan tidak menggunakan kekuatan (power) dari Indonesia.
“Freeport bukan milik Amerika Serikat lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita Indonesia. Dan itu pengambilalihannya pakai uang, tidak pakai kekuatan. Uangnya ambilnya dari Amerika, kita bayar ke Freeport. Dalam empat tahun pasti sudah lunas. Insya Allah tahun ini sudah lunas,” ujarnya.
Menurut Jokowi, harga Freeport saat ini sudah empat kali lipat dari harga saat diakuisisi beberapa tahun lalu. Hal itu terjadi karena harga tembaga dunia terus melesat. “Artinya kita untung dan untung. Untungnya saat itu pemiliknya mau melepas karena kondisi guncangan ekonomi saat itu,” sebut Jokowi.
Baca Juga
Dorong Hilirisasi, Jokowi Perpanjang Izin Freeport untuk Ekspor Konsentrat Tembaga
Kendati demikian, Jokowi tidak memungkiri bahwa pada saat awal ingin mengakuisisi saham mayoritas Freeport, ia mendapat banyak peringatan dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah kekhawatiran kalau Papua akan bergejolak, jika Pemerintah Indonesia memiliki Freeport.
“Saya ditakut-takuti, ‘Pak hati-hati, Papua bisa bergejolak.’ Besoknya ada lagi, ‘Pak hati-hati, Papua bisa lepas dari Indonesia.’ Tapi pengambilalihan itu tidak dengan kekuatan power negara kok, tapi dengan cara-cara bisnis,” jelas Jokowi.