Pemerintah Pastikan HET Beras Tidak Naik Walau Harga Beras Melonjak

JAKARTA, Investortrust.id – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan, harga eceran tertinggi (HET) beras tidak akan naik.

Hingga kini, HET untuk beras premium adalah Rp 13.900 per kilogram, dan beras medium Rp 10.900 per kilogram.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menyebutkan kepastian tersebut telah diputuskan berdasarkan rapat pimpinan dan juga arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau HET memang sampai saat ini tidak ada wacana untuk dinaikan karena sudah ada rapim dan presiden juga sudah menetapkan bahwa HET tidak dinaikan,” ucapnya dalam sebuah diskusi virtual yang dikutip Selasa (5/3/2024).

Baca Juga

BCA Sekuritas: Saham Sektor Perbankan Menjanjikan pada 2024

Lebih lanjut, Rachmi mengungkapkan keputusan dari pemerintah tersebut karena mengikuti situasi perberasan nasional yang anomali. Sehingga, apabila dinaikan, maka harga beras tidak bisa diturunkan.

“Jadi nanti kalau dinaikan, naik terus, tidak bisa turun. Jadi HET ini tidak ada perubahan,” terang Rachmi.

Sebelumnya, Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) perlu mengevaluasi kebijakan harga eceran tertinggi (HET) imbas dari kelangkaan dan mahalnya harga beras belakangan ini.

Baca Juga

Kenaikan Harga Beras Tembus 18%, Ekonom: Gaji Saja Belum Tentu Naik 5%

Pasalnya, Khudori menyebutkan, kebijakan aturan HET tersebut sudah berlaku sejak 2017 lalu. Oleh sebab itu, menurutnya perlu ada perbaikan dari segi efektivitas pada kondisi pasar saat ini seperti apa, termasuk dampaknya pada industri perberasan.

“Penting buat pemerintah lewat Badan Pangan Nasional untuk menimbang ulang HET beras. Kebijakan yang sudah berlaku sejak September 2017 itu perlu dievaluasi efektivitasnya di pasar seperti apa,”ucapnya kepada Investortrust.id, Rabu (21/2/2024)

“Termasuk dampaknya pada industri perberasan secara keseluruhan. Dalam waktu yang sama, tidak ada salahnya buat Badan Pangan Nasional untuk menghitung ulang biaya produksi padi,” tambah Khudori.