117 Perusahaan Tambang Belum Bayar Royalti, yang Ngemplang Tanggung Risiko
JAKARTA, Investortrust.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap masih ada 117 perusahaan tambang yang belum membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti ke pemerintah. Para perusahaan tambang itu diminta segera melunasi jika tidak ingin menanggung rugi.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengingatkan para perusahaan tersebut agar segera melunasinya. Selama PNBP dan royalti belum dilunasi, para perusahaan itu bakal menemui kesulitan.
"Ya harus dipenuhi dong, kan memang syaratnya begitu. Yang rugi kan dia sendiri, gak bisa produksi, gak bisa jualan," ujarnya di Jakarta dikutip Sabtu (6/1/2024).
Selain itu, pemerintah juga menunda penerbitan izin Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan akses terhadap SIMBARA dibatasi. SIMBARA merupakan aplikasi yang diluncurkan Kementerian ESDM agar tata kelola hulu hingga hilir mineral dan pertambangan bisa menjadi rapi.
Baca Juga
Aspebindo Tekankan Pentingnya Peta Jalan Sektor ESDM Bagi Paslon Presiden dan Wakil Presiden
SIMBARA meliputi mulai dari proses perencanaan penambangan, pengolahan pemurnian, dan penjualan komoditas minerba. Lalu kaitannya dengan pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance ke pelabuhan. "Kalau belum bayar ya macet SIMBARA-nya, gak bisa dibuka," tuturnya.
Arifin juga mengungkap masih banyak perusahaan tambang yang tidak mematuhi penyusunan RKAB. Padahal persyaratannya sudah disederhanakan dari 27 poin jadi 10 poin.
"Masalah selalu di komunikasi, tidak responsif, personal tidak ngerti entry datanya ke sistem IT, itu juga jadi kendala. Sekarang kan kita mau ke situ (digitalisasi), kita benerin, tahun ini rapi semua supaya ke depannya gampang," tutur Arifin.
Sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkap ada 117 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban PNBP hingga akhir 2023. Sementara pada awal 2024, sudah ada 7 perusahaan besar yang membayar PNBP dengan nilai total Rp 470 miliar.
Baca Juga
Diresmikan KESDM, Tambang Batu Bara Bawah Tanah Pertama di Indonesia Mulai Produksi Perdana