Kemenkomdigi Atur Tarif Kurir Online, UMKM Jangan Sampai Terbebani
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Pemerintah tengah menyiapkan aturan tarif kurir online untuk pengantaran paket dan makanan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ingin memastikan pendapatan pengemudi lebih layak tanpa membuat biaya pengiriman makin mahal bagi UMKM.
Dirjen Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan penentuan tarif tidak bisa hanya berpihak pada satu pihak. Pengemudi, perusahaan aplikasi, hingga pelaku UMKM harus sama-sama diperhitungkan agar bisnis tetap berjalan.
“Kalau kita terlalu murah, bisnis aplikasi dan UMKM tidak akan bertahan, tetapi kalau terlalu mahal, maka UMKM tidak ada yang beli juga,” ujar Edwin di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Pemerintah kini mulai menyiapkan regulasi tarif layanan pengantaran berbasis aplikasi. Aturan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Baca Juga
Kementerian UMKM Berlakukan Potongan Biaya E-Commerce 50% Mulai 25 Oktober
Sebelum menetapkan aturan, Kemenkomdigi akan mendengar masukan dari pengemudi, aplikator, dan pihak terkait lainnya. Edwin mengatakan pemerintah tidak ingin kebijakan tarif justru menambah persoalan baru bagi pelaku ekosistem digital.
“Kita tidak mau mengambil kebijakan yang nanti malah menyusahkan, baik itu kurir online, aplikator, ataupun UMKM-nya,” katanya.
Persoalan tarif menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) saat bertemu Menkomdigi Meutya Hafid. Pengemudi meminta pendapatan mereka lebih sebanding dengan biaya bensin, kendaraan, kuota internet, tenaga, serta risiko selama bekerja.
Perwakilan FDTOI, Mahmud mengatakan tuntutan tersebut sudah diperjuangkan sejak layanan pengantaran online berkembang pada 2016. “Yang kami minta tidak neko-neko. Kami ingin pendapatan yang layak atas apa yang kami keluarkan,” ujarnya.
Selain tarif, pengemudi juga meminta pemerintah meninjau sejumlah program dan skema aplikasi yang dinilai memberatkan. Pemerintah kini menampung masukan tersebut untuk merumuskan aturan yang diharapkan dapat menjaga pendapatan kurir, keberlangsungan aplikator, serta aktivitas UMKM tanpa membuat ongkos pengiriman semakin mahal.
