Guru Besar Dukung B50 dan E50, Ingatkan Jangan Sampai Impor Solar Diganti Impor Metanol

JAKARTA, investortrust.id - Sejumlah guru besar di Tanah Air mendukung langkah Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia yang mendorong pengembangan biodiesel B50 dan bioetanol E20 hingga E50.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Bonar Tua Halomoan Marbun, menilai kebijakan tersebut strategis dan penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga

Harga Minyak Dekati US$ 100, Kadin Institute Dorong B50 Jadi Bagian Transformasi

Menurut Bonar, pengembangan bahan bakar nabati merupakan langkah positif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri. "Secara konsep teori dasar, strategi Pemerintah untuk menjaga ketahanan energi dan meminimalisasi impor, sangat mulia dan patut dipuji," kata Bonar saat dihubungi, Kamis (5/11/2026).

Bonar menjelaskan, program B50 memanfaatkan campuran 50% fatty acid methyl ester (FAME) berbasis kelapa sawit dan 50% solar. Dengan memanfaatkan produksi sawit dan solar dalam negeri, Indonesia berpeluang mengurangi kebutuhan impor solar jadi.

"Indonesia tidak lagi impor BBM jenis solar. Dengan hanya melihat bahan jadinya saja, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar dari luar dan mampu mandiri," sebut dia.

Bonar mengingatkan pentingnya penguatan industri pendukung agar implementasi B50 berjalan optimal. Dia memperkirakan kebutuhan metanol untuk produksi biodiesel B50 mencapai 2,5 juta ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi domestik baru sekitar 600.000 ton.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas industri metanol nasional agar pengurangan impor solar tidak diikuti ketergantungan baru terhadap bahan baku impor. Bonar juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur penyimpanan dan distribusi bahan bakar nabati, khususnya di luar Pulau Jawa.

“Karakteristik biodiesel yang mudah menyerap kelembapan membutuhkan fasilitas penyimpanan khusus dan proses pencampuran yang presisi. Sementara pengembangan E20 hingga E50 perlu mempertimbangkan kompatibilitas mesin kendaraan, standar mutu bahan bakar, serta keberlanjutan pasokan bioetanol,” ujar Bonar.

Sementara itu, pakar ekonomi sekaligus guru besar Universitas Ciputra Surabaya, Murpin Josua Sembiring, menilai pengembangan B50 dan E20 hingga E50 merupakan langkah diversifikasi energi yang layak didukung. Menurutnya, pengembangan bioetanol dapat mengurangi paparan Indonesia terhadap risiko impor energi dan ketidakpastian geopolitik global. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut ditopang kesiapan teknologi, industri, dan pasokan bahan baku domestik.

Murpin menjelaskan, program B50 dan E20 hingga E50 memiliki sasaran berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. B50 diarahkan untuk menggantikan sebagian penggunaan solar, sedangkan E20 hingga E50 menyasar konsumsi bensin.

Baca Juga

Setelah B50, Pemerintah Godok E50 untuk Wujudkan Kemandirian Energi

"Sinerginya masuk akal, tetapi harus diuji holistik terhadap harga minyak, harga sawit, cuaca ekstrem, pasokan bahan baku, dan kebutuhan subsidi," ucap Murpin.

Menurut Murpin, pengembangan bioetanol juga berpotensi menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan aktivitas pertanian, industri pengolahan, dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Namun, manfaat tersebut harus benar-benar dirasakan petani melalui kontrak pembelian yang adil, transparansi harga, akses pembiayaan, serta keterlibatan dalam rantai nilai industri.

"Petani harus menjadi pemenang, bukan pemasok murah," tegas Murpin.