Kemenaker Targetkan Penempatan 12.500 Tenaga Kerja Disabilitas pada 2027, Naik Empat Kali Lipat
Poin Penting
|
BEKASI, investortrust.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menargetkan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas (TKPD) yang mengikuti pelatihan dan penempatan kerja meningkat menjadi 12.500 orang pada 2027. Target tersebut naik hampir empat kali lipat dibandingkan realisasi program pada 2026 yang mencapai 3.383 orang.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemenaker, Sugeng Heri Suseno, mengatakan peningkatan program tersebut diperlukan untuk memperluas akses penyandang disabilitas ke pasar kerja. Pasalnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) kelompok ini masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
Baca Juga
Kemenaker Siapkan SDM KEK Mandalika, Anggarkan Rp 6,26 Triliun untuk Magang
“Kalau kita melihat data potret ketenagakerjaan penyandang disabilitas berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2025, terdapat 5,5 juta usia kerja dan 1,2 juta angkatan kerja, atau 5,41% TPT. Jadi angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan TPT nasional 4,65%,” ujar Sugeng dalam acara Launching Pekan Talenta Inklusif, Bekasi, Kamis (19/11/2026).
Kesenjangan juga terlihat dari tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Sebanyak 72,7% penyandang disabilitas memiliki pendidikan di bawah SMP, sedangkan lulusan D4 atau S1 ke atas hanya 6,3%. Dari sisi sektor pekerjaan, sekitar 37,56% bekerja di sektor agromaritim. Selain itu, pekerja disabilitas masih didominasi sektor informal dengan porsi 66,42%, sementara sektor formal sebesar 33,58%.
Sugeng menjelaskan, pemerintah telah memiliki landasan regulasi yang mewajibkan kuota pekerja disabilitas sebesar 2% bagi instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, serta 1% bagi perusahaan swasta. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
“Sebagai landasan, pemerintah telah menetapkan kewajiban Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) 2% untuk pemerintah, BUMN, dan BUMD, serta 1% untuk perusahaan swasta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026,” kata Sugeng.
Untuk memperluas kesempatan kerja, Kemenaker menjalankan empat program utama, yakni penempatan kerja inklusif, pemberdayaan dan kewirausahaan, kolaborasi serta penguatan sistem, dan pemberian apresiasi sekaligus penguatan layanan. Sepanjang 2026, sekitar 1.300 TKPD telah ditempatkan melalui program penempatan kerja inklusif.
Baca Juga
Kadin Soroti Kebutuhan Pekerjaan bagi Anak Muda, Dunia Hadapi Kekurangan 800 Juta Lapangan Kerja
Kemenaker juga memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui pembangunan pusat pengembangan talenta disabilitas bersama PT Indosat dan PT IWIP. Fasilitas yang direncanakan mulai diluncurkan pada 2027 tersebut ditargetkan memiliki kapasitas pelatihan 2.500 orang per tahun, sehingga dapat menjangkau 10.000 peserta hingga 2030.
Selain memperluas pelatihan, Kemenaker memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah mempekerjakan TKPD. Berdasarkan pendataan di 21 provinsi melalui bidang ketenagakerjaan, terdapat 180 perusahaan yang masuk dalam pendataan penerima apresiasi pada Pekan Talenta Disabilitas.
“Kita punya roadmap. Sekarang ini dari sisi penempatan baru 10%. Nanti di tahun 2029 akan terus kami tingkatkan sehingga menjadi 12% TKPD yang ditempatkan,” tutur Sugeng.
