Bos Kawasan Industri: Akhiri Ketidakpastian Politik, Fokus Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

JAKARTA, investortrust.id - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan nasional menjadikan Januari 2027 sebagai momentum konsolidasi ekonomi, dengan mengembalikan fokus pemerintah dan seluruh elemen bangsa pada pertumbuhan ekonomi, investasi, industrialisasi, serta penciptaan lapangan kerja.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana menegaskan kepastian politik merupakan salah satu tolok ukur utama bagi investor dalam menentukan negara tujuan investasi. Karena itu, dinamika politik nasional perlu dikelola secara konstitusional agar tidak mengganggu kesinambungan kebijakan ekonomi dan kepercayaan dunia usaha.

"Kepastian politik menjadi salah satu tolok ukur utama bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Investor membutuhkan keyakinan bahwa investasi mereka terlindungi, kebijakan pemerintah konsisten, dan kegiatan usaha dapat berjalan dalam jangka panjang. Memasuki 2027, sudah saatnya kita mengakhiri ketidakpastian politik dan mengembalikan fokus nasional pada kebangkitan industri Indonesia," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026).

Menurut Ma'ruf, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan stabilitas politik, kepastian hukum, serta koordinasi yang kuat di antara kementerian ekonomi. Indonesia tidak boleh kehilangan momentum ketika negara-negara pesaing terus bergerak menawarkan kemudahan investasi dan meningkatkan daya saing industrinya.

"Mulai Januari 2027, seluruh energi bangsa harus diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pergulatan politik harus menemukan penyelesaian melalui mekanisme konstitusional. Setelah itu, kita perlu bekerja lebih keras memperkuat industri, menarik investasi, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja," tegasnya.

Ia mengajak pemerintah belajar dari pengalaman Jepang dalam menjaga kesinambungan kebijakan ekonomi dan industri di tengah pergantian kepemimpinan serta dinamika politik. Menurutnya, Jepang menunjukkan pentingnya institusi pemerintahan yang kuat, birokrasi profesional, serta kebijakan industri jangka panjang yang mampu bertahan melewati perubahan politik.

Baca Juga

Okupansi Kawasan Industri 52,28%, Kemenperin Benahi Perizinan Demi Buka Peluang Investasi Baru

"Jepang memberikan pelajaran penting. Politik bisa sangat dinamis, perdana menteri bisa berganti, koalisi bisa berubah, tetapi birokrasi ekonomi dan agenda industri tetap bekerja. Indonesia harus membangun ketahanan kelembagaan seperti itu. Apa pun dinamika politiknya, mesin ekonomi harus tetap berjalan," katanya.

Ma'ruf secara khusus berharap para menteri yang membidangi perekonomian menjaga soliditas dan memperkuat koordinasi lintas kementerian. Persoalan investasi yang melibatkan banyak instansi harus diselesaikan melalui keputusan bersama yang cepat dan terukur.

"Para menteri ekonomi harus terus bekerja solid. Jangan sampai perubahan politik atau pergantian pejabat membuat kebijakan harus dimulai kembali dari awal. Investor membutuhkan kesinambungan, bukan ketidakpastian. Kita harus memiliki semangat yang sama untuk membangun ekonomi Indonesia," ujarnya.

Indonesia memiliki potensi besar berupa pasar domestik, sumber daya alam, tenaga kerja, serta jaringan kawasan industri yang terus berkembang. Namun, potensi tersebut harus diterjemahkan menjadi realisasi investasi, pembangunan pabrik, peningkatan kapasitas produksi, dan penyerapan tenaga kerja.

"Target 8 persen tidak cukup dengan optimisme. Harus ada perubahan nyata dalam cara pemerintah bekerja. Investasi yang sudah memiliki komitmen harus dikawal sampai konstruksi, pabrik beroperasi, dan tenaga kerja terserap. Jangan sampai investasi berhenti karena persoalan perizinan yang berputar dari satu kementerian ke kementerian lain," paparnya.

Sejumlah hambatan struktural masih butuh solusi

HKI mencatat sejumlah hambatan struktural yang masih memerlukan penyelesaian, antara lain ketidakpastian tata ruang dan perizinan lahan, ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah, keterbatasan infrastruktur logistik, serta persoalan harga dan kontinuitas pasokan listrik maupun gas industri.

Karena itu, HKI mendorong pemerintah mempercepat penyelesaian hambatan investasi lintas kementerian, memperkuat pengembangan kawasan industri, serta memberikan kepastian terhadap proyek-proyek strategis yang memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

Percepatan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyelesaian persoalan tata ruang, serta penyediaan infrastruktur dasar kawasan industri perlu menjadi bagian dari prioritas pemerintah memasuki 2027.

Ma'ruf juga mengingatkan pentingnya kebijakan energi yang mendukung daya saing manufaktur nasional. Industri membutuhkan listrik dan gas dengan pasokan yang andal, harga kompetitif, serta kepastian jangka panjang.

"Industri tidak bisa berkembang dengan ketidakpastian pasokan energi. Harga listrik dan gas sangat menentukan biaya produksi dan kemampuan produk Indonesia bersaing di pasar global. Pemerintah harus menempatkan kebijakan energi sebagai bagian penting dari strategi industrialisasi nasional," ujarnya.