LPDB Salurkan Rp 469,65 Miliar untuk 14 Koperasi Perempuan, Jangkau 363 Ribu Anggota

JAKARTA, investortrust.id — Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mendorong perempuan untuk lebih berperan dalam perekonomian nasional melalui koperasi. Sejak 2019 hingga 2026, lembaga di bawah Kementerian Koperasi itu telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp 469,65 miliar kepada 14 koperasi perempuan.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan, pembiayaan tersebut disalurkan melalui 26 fasilitas dan 39 kali penyaluran, dengan jangkauan sekitar 363.180 anggota perempuan. Data itu disampaikan Deva saat menjadi pembicara dalam International Conference of Muslim Women (ICMW) 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026) belum lama ini.

"Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Kami ingin melihat semakin banyak perempuan yang aktif dalam gerakan koperasi, membangun koperasi yang produktif, serta memanfaatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan potensi usaha di daerah masing-masing," ujar Deva dikutip dari keterangan tertulis.

Secara keseluruhan, hingga September 2026 LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sekitar Rp 22,91 triliun kepada 3.930 mitra koperasi di 36 provinsi. Dana tersebut disalurkan melalui skema konvensional maupun syariah.

Menurut Deva, capaian pembiayaan bagi koperasi perempuan menunjukkan besarnya potensi yang bisa terus dikembangkan. Namun, ia menekankan bahwa kedisiplinan pembayaran, tata kelola, dan keberlanjutan usaha tetap menjadi kunci.

"Penguatan koperasi perempuan tidak hanya berbicara mengenai akses terhadap pembiayaan, tetapi juga bagaimana pembiayaan tersebut dimanfaatkan secara produktif, dikelola dengan baik, dan mampu memberikan nilai tambah bagi anggota serta lingkungan sekitarnya," jelasnya.

Deva juga menyoroti potensi ekonomi daerah yang dapat dikonsolidasikan lewat koperasi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro dan kecil di desa. Ia mencontohkan koperasi perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bergerak di bidang kerajinan tenun, serta potensi pertanian bunga di Bali.

Ia pun menyinggung program prioritas pemerintah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, koperasi desa semestinya dikembangkan sesuai karakteristik dan keunggulan wilayah, tidak hanya berorientasi pada perdagangan kebutuhan pokok.

Baca Juga

LPDB Siapkan 15 Lembaga Inkubator dan Skema 'Kakak Asuh' untuk Perkuat Kopdes

"Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan potensi tersebut sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh anggota dan masyarakat," kata Deva.

Dalam forum itu, Deva turut mengajak ICMI, khususnya komunitas perempuan, memperkuat kolaborasi untuk mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi. "Kami terbuka untuk membangun kolaborasi," ujarnya, seraya berharap semakin banyak kelompok perempuan membentuk koperasi yang dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan LPDB sesuai ketentuan.

Pada forum yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi memaparkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah saat ini mencapai 43 persen, sedangkan inklusinya baru 13 persen. Menurutnya, kesenjangan itu menandakan masih terbuka lebar peluang perluasan produk dan layanan keuangan syariah. Ia juga mengajak akademisi dan organisasi masyarakat berperan dalam pengembangan sumber daya manusia, inovasi produk, serta penambahan jumlah wirausaha.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ICMI Andi Yuliani Paris menekankan pentingnya kecakapan perempuan mengelola keuangan di tengah pesatnya layanan digital. Perempuan pelaku UMKM, katanya, perlu memahami pembukuan sederhana, pembiayaan usaha, perencanaan keuangan keluarga, hingga cara melindungi diri dari penipuan digital.

LPDB Koperasi berharap partisipasinya di ICMW 2026 membuka ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi.