Industri Petrokimia RI Hadapi Tekanan Ganda, Impor dan Keterbatasan Kapasitas

BOGOR, investortrust.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti meningkatnya tekanan terhadap industri petrokimia nasional akibat masuknya produk impor dengan harga murah. Kondisi kelebihan pasokan di pasar global, terutama berasal dari China yang secara masif memproduksi ethylene, propylene, polyethylene (PE) dan polypropylene (PP).

Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Sri Bimo Pratomo, mengatakan, industri petrokimia nasional menghadapi persaingan ketat tidak hanya dari China, tetapi juga sejumlah negara lain seperti Rusia, India, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Menurut dia, negara-negara tersebut terus meningkatkan kapasitas produksi petrokimia. Sementara itu, kelebihan pasokan di pasar global mendorong produsen mencari pasar ekspor baru, termasuk Indonesia yang memiliki jumlah penduduk besar dan besarnya potensi permintaan domestik.

"Kalau kita lihat, semua produk-produk petrokimia ini saat ini di dunia oversupply. Dengan adanya oversupply ini, produsen petrokimia dunia tentu mencari pasar. Nah, Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 300 juta merupakan pasar yang sangat potensial," ujar Bimo dalam diskusi Gathering Forwin 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).

Dia menjelaskan, produk yang masuk ke Indonesia umumnya ditawarkan dengan harga relatif murah. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi produsen lokal, terutama ketika harus bersaing dengan produk impor yang berasal dari negara dengan kapasitas produksi lebih besar dan pasokan bahan baku yang lebih kuat.

"Sehingga banyak masuk produk petrokimia ke Indonesia. Nah karena banyak masuk ke Indonesia, kan disini juga ada produk-produk oversupply. Tentu yang dimasukkan ke Indonesia adalah produk-produk yang notabene murah gitu. Murah harganya," ungkapnya.

Kapasitas produksi masih tertinggal

Bimo mengungkapkan, kapasitas industri petrokimia Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Indonesia saat ini hanya memiliki dua fasilitas cracker, sedangkan Malaysia memiliki tiga fasilitas, Singapura empat fasilitas, dan Thailand lebih dari empat fasilitas.

Kondisi tersebut membuat industri petrokimia nasional menghadapi tekanan ganda, yakni persaingan dari produsen global dan keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri.

Dia mencontohkan industri polietilena (PE) dan polipropilena (PP). Kapasitas terpasang kedua produk tersebut saat ini baru mampu memenuhi sekitar 60% hingga 66% kebutuhan domestik. Di sisi lain, masuknya produk impor dengan harga murah dapat mengganggu rencana pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas maupun merealisasikan investasi baru.

"Untuk produk-produk bahan baku plastik, kita masih kurang untuk bisa memenuhi secara keseluruhan. Tetapi ada beberapa produk yang sebenarnya kita sudah mampu. Namun, karena banjir produk impor yang murah, ini akan mengganggu teman-teman yang akan meningkatkan investasi atau meningkatkan kapasitas," jelasnya.

Bimo menilai, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar investasi yang telah dilakukan industri petrokimia nasional dapat terserap oleh pasar domestik. Ia menyebutkan, pemerintah perlu memperkuat berbagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri, termasuk mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi produk-produk tertentu.

Menurutnya, penerapan SNI wajib dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing sekaligus memastikan produk yang beredar di pasar memenuhi standar yang ditetapkan.

"Bahwa sudah terbukti adanya SNI wajib itu akan mendorong peningkatan daya saing industri, karena ternyata SNI wajib itu akan menghambat impor. Sebetulnya kita tidak boleh ya menghambat impor dengan SNI wajib, tapi kenyataannya kita buat menghambat impor. Nanti kalau mana kita dalam diskusi aja kenapa bisa menghambat impor," terangnya.