Serapan Anggaran PKP Tembus Rp 8,6 T Per 1 November, Baru 68,79% dari Total Pagu

JAKARTA, investortrust.id— Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi anggaran mencapai Rp 8,617 triliun atau 68,79% dari total pagu setelah penambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 12,527 triliun hingga 1 November 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel memaparkan, realisasi anggaran tanpa memperhitungkan ABT mencapai Rp 8,2 triliun atau 80,33% dari pagu sebesar Rp 10,3 triliun.

"Untuk realisasi anggaran Kementerian PKP, pada 1 November, saat ini dengan pagu kita untuk yang non-ABT Rp 10,3 triliun dan setelah ABT Rp 12,527 triliun. Ini realisasinya untuk yang non-ABT adalah Rp 8,2 triliun atau 80,33%, dan kalau dengan ABT yang huntap, kita realisasi Rp 8,617 triliun atau 68,79%," kata Didyk saat memaparkan realisasi APBN Kementerian PKP di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

Baca Juga

Kementerian ESDM dan PKP Sinergikan Pembangunan Perumahan Berbasis Jargas dan PLTS

Didyk merincikan, realisasi anggaran berdasarkan program menunjukkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah telah mencapai 82,24%.

Sementara itu, realisasi anggaran rumah susun mencapai 75,38%, rumah khusus 31%, hunian tetap (huntap) 15,17%, penanganan kawasan kumuh 22,91%, sanitasi 28%, prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) 37%, serta pengawasan 73%.

Memasuki akhir tahun anggaran, Kementerian PKP juga telah menyusun proyeksi realisasi anggaran secara mingguan, yakni pada 8, 15, 22, dan 29 November 2026.

"Kita sudah membuat prognosa mingguan karena kita sudah masuk ke akhir tahun. Jadi ada prognosa tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22 November sampai tanggal 29 November dengan target nanti di 1 Desember kita sudah 94,6% dan 31 Desember target kita 97,37%," ujar Didyk.

Dia menjelaskan, realisasi anggaran non-ABT per 1 November 2026 sebesar 80,33% masih berada di bawah target sebesar 82,24%. Dengan demikian, terdapat deviasi kurang dari 2%.

Meski demikian, Kementerian PKP menargetkan realisasi anggaran non-ABT mencapai 94,6% pada 1 Desember 2026. Didyk menyebut seluruh program telah berjalan dan tinggal menyelesaikan pembayaran hingga akhir tahun.

"Jadi deviasinya tidak sampai 2%. Tapi tadi dengan ABT kita masih 68,79%, tapi nanti di 1 Desember harapannya dengan non-ABT kita sudah 94,6% karena semua program sudah berjalan dan tinggal menyelesaikan pembayaran sampai dengan akhir tahun, harapannya 97,37%," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, pihaknya menargetkan penyerapan anggaran kementerian mencapai 97% pada 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai 96%.

"Tahun lalu penyerapan anggaran kami mencapai 96% dan tahun ini kami menargetkan bisa mencapai 97%," kata Ara dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026) lalu.

Berdasarkan data per 1 September 2026, pelaksanaan program BSPS telah mencapai 131.689 unit atau 33,37% dari target 400.000 unit sepanjang tahun ini. Jumlah usulan program bedah rumah tersebut telah mencapai sekitar 2,2 juta unit. Dari jumlah itu, sebanyak 422.000 calon penerima bantuan telah menjalani verifikasi.

Baca Juga

Rapat Kabinet di Istana Bogor, Ara Siapkan Sejumlah Program Andalan PKP

Selain program yang menggunakan APBN 2026, pemerintah juga memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP).

Hingga 1 September 2026, pembiayaan KPP telah mencapai Rp 26,4 triliun dengan jumlah 106.538 debitur. Dari sisi suplai, pembiayaan mencapai Rp 24,6 triliun untuk 3.319 debitur, sedangkan dari sisi permintaan telah dimanfaatkan oleh 103.183 debitur.

Pada 2026, KPP memiliki plafon pembiayaan hingga Rp 50 triliun, meningkat dari sebelumnya Rp 36 triliun.