Mendag Ajak Kadin Jemput Pembeli dan Membawa UMKM ke Pasar Global

Kemendag menggerakkan perwakilan perdagangan untuk mencarikan pembeli bagi UMKM, mahasiswa, dan produsen desa. Nilai transaksi program UMKM Bisa Ekspor mencapai US$360 juta sepanjang Januari–September 2026.

JAKARTA, Investortrust.id — Menteri Perdagangan Budi Santoso mengajak dunia usaha memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk membawa produk lokal menembus pasar global. Pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus berjalan hingga mempertemukan pelaku usaha dengan pembeli dan menghasilkan transaksi.

Berbicara pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia, Jumat (30/10/2026), Budi menegaskan bahwa atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) merupakan ujung tombak pencarian pasar bagi eksportir Indonesia. Kadin, termasuk kepengurusannya di daerah, diminta lebih aktif menghubungkan UMKM binaan dengan jaringan tersebut.

“Saya sering menyampaikan bahwa ITPC itu pegawainya para eksportir. Saya, Mendag, hanya sebagai koordinator,” ujar Budi. Menurut dia, pelaku usaha perlu mengetahui secara lebih terperinci program pemerintah yang dapat langsung dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis. Karena itu, dalam forum tersebut, Budi memilih menjelaskan langkah teknis membuka akses pasar, mempertemukan penjual dengan pembeli, serta memanfaatkan fasilitas perdagangan.

Kemendag, kata dia, menjalankan tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan Dari Lokal untuk Global. Ketiganya diarahkan untuk memperkuat industri nasional sekaligus memperbesar kemampuan pelaku usaha Indonesia menjangkau pasar internasional. “Kita ingin pasar domestik itu menjadi ruang tumbuh buat industri di dalam negeri, sementara pasar global menjadi peningkatan kapasitas industri kita untuk ekspor,” katanya.

Dalam program UMKM Bisa Ekspor, Kemendag memanfaatkan 46 perwakilan perdagangan yang mencakup atase perdagangan dan ITPC di 33 negara. UMKM binaan Kadin maupun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mempresentasikan produknya kepada perwakilan tersebut untuk kemudian dicarikan calon pembeli yang sesuai.

Setelah calon pembeli ditemukan, pelaku UMKM dapat melakukan presentasi lanjutan dan penjajakan bisnis. Dengan mekanisme itu, pendampingan berlangsung hingga tahap pencarian peluang transaksi, bukan berhenti pada pelatihan.

Budi menyebut nilai transaksi program UMKM Bisa Ekspor pada tahun sebelumnya mencapai US$134 juta. Sekitar 60% UMKM peserta program tersebut belum pernah melakukan ekspor. Adapun sepanjang Januari–September 2026, nilai transaksinya telah mencapai US$360 juta.

Capaian tersebut, menurut dia, memperlihatkan peluang pelaku usaha baru memasuki pasar internasional apabila mendapatkan pendampingan dan akses kepada pembeli. Ia berharap semakin banyak anggota Kadin di daerah memanfaatkan program tersebut. “Saya harap nanti Bapak-Ibu anggota Kadin di daerah ikut,” ujarnya.

Upaya menyiapkan eksportir baru juga dilakukan melalui program Campuspreneur. Kemendag bekerja sama dengan lebih dari 27 perguruan tinggi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa dan membekali mereka dengan kemampuan menjalankan bisnis ekspor.

Pendampingan mencakup pengembangan produk, desain, kemasan, hingga pencarian pembeli. Budi mengatakan mahasiswa perlu memahami proses usaha dari hulu sampai hilir agar memiliki bekal menjadi pengusaha atau eksportir setelah lulus.

Pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia yang baru berlangsung, Kemendag memfasilitasi keikutsertaan 20 kampus dengan menyediakan stan pameran. Menurut Budi, peserta dari perguruan tinggi tersebut membukukan transaksi US$24,5 juta.

Ia menyebut BINUS mencatat nilai transaksi terbesar dalam kompetisi antarkampus peserta, diikuti Telkom University Bandung dan IPB. Hasil itu menunjukkan bahwa mahasiswa dapat mulai membangun usaha yang berorientasi ekspor sejak masih berada di bangku kuliah.

Jangkauan program juga diperluas melalui Desa Bisa Ekspor. Kemendag mendampingi produsen di desa agar mampu menyiapkan produk yang memenuhi kebutuhan pasar internasional, sekaligus memanfaatkan perwakilan perdagangan untuk mencari pembeli.

Budi mencontohkan koperasi di Jember dan Sulawesi Tenggara yang telah melakukan ekspor. Pengembangan usaha desa, menurut dia, perlu dihubungkan dengan akses pasar yang konkret agar potensi produksi masyarakat dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi bernilai tambah.

Di pasar dalam negeri, Kemendag berupaya memperbesar ruang bagi produk lokal melalui kemudahan berusaha, fasilitasi akses pasar, serta kerja sama dengan peritel dan jaringan distribusi. Besarnya pasar Indonesia harus menjadi kesempatan bagi industri nasional dan UMKM untuk tumbuh.

Penguatan daya saing harus paralel dengan pengamanan pasar

Budi mengingatkan bahwa pasar Indonesia juga menjadi sasaran pemasaran negara lain. Karena itu, penguatan daya saing produsen domestik harus berjalan bersama pengamanan pasar dari praktik perdagangan yang merugikan.

Instrumen yang digunakan antara lain bea masuk antidumping dan bea masuk tindakan pengamanan. Namun, penerapannya perlu memperhatikan kepentingan seluruh rantai industri agar perlindungan terhadap satu sektor tidak menimbulkan persoalan bagi sektor lainnya.

Untuk itu, Kemendag mengubah mekanisme pembahasan agar persoalan antara pelaku industri hulu dan hilir diselesaikan sebelum memasuki tahap pertimbangan kepentingan nasional yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. “Jangan sampai dikenakan bea masuk tambahan, tetapi hilirnya yang tidak mau, atau sebaliknya hulunya yang tidak mau,” kata Budi.

Dalam perluasan pasar ekspor, pemerintah terus mengembangkan perjanjian perdagangan. Budi menyebut sudah ada 25 perjanjian perdagangan yang diimplementasikan, sementara 13 lainnya masih dalam proses ratifikasi.

Menurut dia, manfaat perjanjian perdagangan harus dilihat secara lebih luas daripada sekadar posisi surplus atau defisit perdagangan bilateral. Perjanjian juga dibutuhkan untuk mendukung perkembangan industri, memperbesar ekspor, dan memperluas pilihan pemasok bahan baku serta barang modal.

Mengutip data BPS, Budi mengatakan sekitar 82% ekspor Indonesia berasal dari industri pengolahan. Ekspor sektor tersebut tumbuh 7,87%. Sementara itu, sekitar 91% impor terdiri atas bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, sedangkan barang konsumsi sekitar 8,7%.

Struktur tersebut, menurut dia, menunjukkan pentingnya perdagangan internasional bagi kegiatan produksi di dalam negeri. Namun, Indonesia perlu menghindari ketergantungan pada hanya satu atau dua pemasok karena dapat memperlemah posisi tawar. “Jangan sampai kita tergantung pada satu-dua supplier, karena ketika kita tergantung pada satu-dua supplier berarti daya tawar dia semakin kuat,” ujarnya.

Budi menyatakan pemerintah tetap optimistis terhadap prospek ekspor di tengah berbagai hambatan perdagangan global. Menurut angka yang ia paparkan, ekspor Indonesia sepanjang Januari–Agustus 2026 tumbuh 4,7%. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor sepanjang tahun sebesar 5,5–6,5%.

Untuk meningkatkan pemanfaatan perjanjian perdagangan, Kemendag mengembangkan otomatisasi layanan Surat Keterangan Asal (SKA). Sistem tersebut diarahkan agar eksportir lebih mudah menggunakan fasilitas tarif preferensi yang tersedia sesuai perjanjian perdagangan.

Budi menjelaskan, sebelumnya pelaku usaha dapat tetap menggunakan SKA nonpreferensi karena tidak mengetahui adanya fasilitas tarif yang lebih rendah. Melalui otomatisasi, pemerintah ingin mengurangi hambatan informasi dan administrasi sehingga manfaat perjanjian lebih mudah digunakan.

“Bapak-Ibu tidak pusing mengurus administrasinya, biar administrasi pemerintah yang menyelesaikan dan Bapak-Ibu tinggal melakukan ekspor,” katanya.

Pencarian pembeli juga dilakukan melalui persiapan Trade Expo Indonesia yang berlangsung jauh sebelum pameran dibuka. Budi menegaskan bahwa besarnya transaksi pada awal pameran merupakan hasil penjajakan bisnis dan pertemuan yang telah difasilitasi sebelumnya.

Menurut dia, Trade Expo Indonesia tahun ini dihadiri lebih dari 9.600 pembeli luar negeri, meningkat dari 8.045 pembeli pada tahun sebelumnya. Jumlah peserta pameran juga bertambah dari sekitar 1.500 menjadi 1.873 peserta.

Pembeli yang hadir paling banyak berasal dari India, Malaysia, Tiongkok, Arab Saudi, dan Taiwan. Budi menilai peningkatan kehadiran pembeli dan peserta mencerminkan kepercayaan terhadap peluang perdagangan Indonesia.

Pada hari pertama, nilai transaksi yang dicatat mencapai US$13,2 miliar dengan penandatanganan 168 nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Selama lima hari penyelenggaraan, jumlah MoU meningkat menjadi 426. Berdasarkan nilai transaksi, negara pembeli terbesar adalah India, Belanda, Bangladesh, Uni Emirat Arab, dan Jepang.

“Kita bekerja setahun sebelumnya,” kata Budi. Ia menjelaskan bahwa pertemuan bisnis secara daring sudah dilakukan sebelum pameran sehingga eksportir dan calon pembeli mempunyai waktu untuk saling mengenal, membahas produk, dan menjajaki kesepakatan.

Untuk memperluas jangkauan pencarian pasar, Budi meminta dukungan Kadin dan Komisi VI DPR bagi penambahan ITPC. Saat ini, Indonesia memiliki 19 kantor ITPC, yang menurut dia masih terbatas dibandingkan jaringan lembaga promosi perdagangan sejumlah negara lain.

Penguatan jaringan tersebut diharapkan membuat semakin banyak produk Indonesia memperoleh akses kepada pembeli internasional. Bagi Budi, keberhasilan promosi perdagangan harus terlihat pada terbukanya pasar dan tumbuhnya pelaku usaha yang mampu mengekspor. “Tugasnya adalah mencarikan pasar buat produk-produk kita untuk masuk ke negara lain,” ujarnya.