Membangun Kepercayaan di Tengah Pertumbuhan Ekonomi AI Indonesia

Mulai dari keamanan siber dan kecerdasan buatan hingga investasi startup dan kerja sama regional dalam perlindungan pengguna internet, hari kedua Bali Tech Week menyoroti berbagai kemampuan yang perlu diperkuat Indonesia agar ambisi digital dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh Sachin V Gopalan

Founder & CEO, Indonesia Economic Forum

SANUR, Investortrust.id — Jika hari pertama Bali Tech Week menyoroti fondasi infrastruktur bagi masa depan digital Indonesia, hari kedua menghadirkan pertanyaan yang tak kalah penting: bagaimana memastikan ekonomi yang semakin terhubung secara digital tetap aman, kompetitif, dan mampu menciptakan nilai ekonomi dalam jangka panjang?

Dalam berbagai diskusi yang melibatkan menteri, pakar keamanan siber, eksekutif teknologi, pendiri startup, dan investor, muncul satu benang merah yang sama. Kecerdasan buatan (AI) menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas bisnis dan kualitas layanan publik. Namun, kemajuan tidak cukup diukur dari seberapa cepat teknologi diadopsi. Indonesia juga perlu menyiapkan sumber daya manusia, sistem pengamanan, mekanisme investasi, serta kemitraan regional agar transformasi digital dapat berjalan secara bertanggung jawab.

Sejumlah agenda utama pada hari kedua mencerminkan tantangan tersebut. AI, Cybersecurity and Innovation Exchange (AICX) membahas hubungan antara pemanfaatan AI dan ketahanan siber nasional. Sementara itu, HUB.ID mempertemukan pelaku startup dengan calon investor dan mitra korporasi. Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid bersama Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil membahas perlindungan anak di ruang digital. Pertemuan ini menunjukkan bahwa tata kelola digital semakin menjadi bagian penting dari kerja sama antarnegara di kawasan.

AI dan Keamanan Siber: Dua Sisi dari Transformasi Digital

AI, Cyber & Quantum Experience (AICX) 2026, yang diselenggarakan ITSEC Asia bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, menjadi salah satu forum utama dalam rangkaian kegiatan hari kedua. Bertempat di Bali Beach Convention Center dengan tema AI, Cyber & Quantum: Indonesia’s Next Chapter, forum ini menghadirkan lebih dari 600 peserta dan 25 pembicara dari kalangan pemerintah, industri, regulator, dan akademisi.

Pesan utama yang mengemuka cukup jelas. Ketika bisnis semakin bergantung pada AI, layanan komputasi awan, dan sistem yang saling terhubung, keamanan siber tidak lagi bisa dipandang sekadar sebagai pengeluaran untuk teknologi informasi. Keamanan siber telah menjadi bagian penting dari daya saing ekonomi.

AI dapat membantu meningkatkan efisiensi, mengotomatisasi proses yang kompleks, dan mendukung pengambilan keputusan. Namun, teknologi ini juga menghadirkan risiko baru apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan data, pengaturan akses, pengamanan sistem, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Presiden Direktur ITSEC Asia, Patrick Dannacher, menekankan bahwa keputusan terkait AI dan keamanan siber kini memiliki dampak yang lebih luas bagi perusahaan. Persoalannya bukan hanya efisiensi operasional, tetapi juga keberlangsungan bisnis, daya saing, hingga kepentingan nasional.

Karena itu, tanggung jawab untuk mengelola risiko teknologi tidak bisa hanya dibebankan kepada tim IT. Pimpinan perusahaan perlu menetapkan prioritas yang jelas, membangun tata kelola yang tepat, dan memastikan organisasi memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai risiko yang terus berkembang.

Bagi dunia usaha di Indonesia, pendekatan ini menuntut perubahan cara pandang. Selama ini, keamanan siber kerap diperlakukan sebagai urusan teknis yang baru diperhatikan setelah sistem dikembangkan atau digunakan. Padahal, semakin luasnya pemanfaatan AI membuat pendekatan tersebut semakin sulit dipertahankan.

Perusahaan perlu mempertimbangkan aspek keamanan, akuntabilitas, dan ketahanan sistem sejak awal merancang strategi teknologi, terutama ketika AI digunakan untuk mengolah data pelanggan, mendukung transaksi keuangan, atau menjalankan fungsi penting dalam operasional bisnis.

Tantangan Pemerintah: Membangun Ekosistem AI yang Tepercaya

Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, turut menekankan pentingnya memperkuat kemampuan dalam negeri seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi. Dalam forum AICX, ia menyoroti perlunya investasi pada pengembangan tenaga ahli AI, profesional keamanan siber, ilmuwan data, serta tenaga pendidik untuk membangun ekosistem digital yang tepercaya.

Hal ini mencerminkan tantangan yang lebih luas: antusiasme terhadap AI perlu diimbangi dengan kapasitas untuk mengembangkan dan menggunakannya secara efektif. Mengadopsi teknologi mungkin relatif mudah, tetapi membangun keahlian untuk mengoperasikan, menyesuaikan, mengamankan, dan mengawasinya membutuhkan proses yang lebih panjang.

Tanpa sumber daya manusia yang memadai, perusahaan Indonesia berisiko terus bergantung pada sistem dan tenaga ahli dari luar negeri. Ketergantungan tersebut dapat membatasi manfaat ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati oleh industri dan tenaga kerja di dalam negeri.

Edwin juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Kerja sama ini diperlukan karena tata kelola AI tidak hanya menyangkut pengembangan perangkat lunak. Ada pula persoalan perlindungan data, pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat melalui sistem otomatis, kesiapan tenaga kerja, standar keamanan siber, hingga kepercayaan masyarakat terhadap teknologi baru.

Bagi pemerintah, tantangannya adalah memastikan regulasi dan inovasi dapat berjalan beriringan. Aturan yang jelas dan perlindungan yang memadai dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, regulasi yang terlalu kaku atau tidak terkoordinasi dengan baik berpotensi menghambat investasi dan pengembangan kemampuan dalam negeri.

Indonesia perlu menemukan keseimbangan yang tepat: melindungi masyarakat tanpa menutup ruang bagi inovasi yang bertanggung jawab.

Ketahanan Siber sebagai Tanggung Jawab Nasional

Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menyoroti dimensi keamanan nasional dalam transformasi digital. Ia menegaskan bahwa ambisi Indonesia dalam mengembangkan AI, mempercepat transformasi digital, dan mendorong inovasi teknologi harus disertai dengan penerapan keamanan siber sejak tahap awal pengembangan.

Hal ini semakin penting karena sistem digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari sektor perbankan, telekomunikasi, logistik, manufaktur, kesehatan, hingga layanan pemerintahan. Serangan siber tidak lagi hanya mengancam jaringan komputer. Dampaknya dapat meluas hingga mengganggu kegiatan usaha, melumpuhkan layanan penting, membocorkan informasi sensitif, dan mengikis kepercayaan publik.

Pembahasan di AICX juga mencakup potensi dampak komputasi kuantum terhadap sistem keamanan digital. Teknologi yang masih berkembang ini berpotensi memengaruhi metode enkripsi yang digunakan saat ini. Meski penerapan praktisnya masih berada pada berbagai tahap pengembangan, organisasi yang mengelola informasi sensitif untuk jangka panjang perlu mulai mempertimbangkan dampak kemajuan teknologi tersebut terhadap sistem keamanan mereka.

Bagi Indonesia, prioritas saat ini bukan semata-mata menjadi pemimpin global dalam setiap teknologi baru. Yang lebih mendesak adalah membangun keahlian nasional agar Indonesia mampu memahami risikonya, mengambil keputusan investasi secara tepat, dan menjaga infrastruktur digital penting tetap tangguh.

Upaya tersebut membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara regulator, lembaga keamanan siber, penyedia teknologi, perguruan tinggi, serta perusahaan yang mengelola layanan penting bagi masyarakat.

HUB.ID: Menghubungkan Inovasi dengan Peluang Bisnis

Jika AICX membahas berbagai prasyarat agar teknologi dapat diadopsi secara aman, HUB.ID Global Summit menyoroti tantangan lain dalam ekonomi digital Indonesia: menghubungkan perusahaan teknologi yang memiliki potensi dengan akses permodalan, pelanggan, dan kemitraan strategis untuk mengembangkan bisnis mereka.

Program HUB.ID yang berlangsung selama dua hari dimulai pada 20 Oktober dengan mempertemukan startup, perusahaan modal ventura, dan korporasi melalui kegiatan penjajakan kemitraan bisnis yang terstruktur. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, lebih dari 900 pertemuan bisnis resmi telah dijadwalkan melalui program tersebut selama Bali Tech Week.

Inisiatif ini berupaya menjawab salah satu tantangan yang kerap dihadapi ekosistem startup. Inovasi saja tidak menjamin keberhasilan sebuah bisnis. Perusahaan rintisan membutuhkan pelanggan yang bersedia menggunakan produknya, mitra usaha yang dapat membantu memperluas distribusi, investor yang siap menyediakan pendanaan untuk pertumbuhan jangka panjang, serta mitra berpengalaman yang memahami tantangan dalam mengembangkan usaha.

Manfaatnya juga dirasakan oleh perusahaan besar. Kemitraan dengan startup dapat membuka akses terhadap teknologi khusus dan kemampuan inovatif yang mungkin sulit atau mahal untuk dikembangkan sendiri. Melalui pertemuan bisnis yang terarah, kedua pihak dapat mengeksplorasi kebutuhan dan peluang kerja sama yang konkret, bukan sekadar bertukar kontak dalam sebuah acara.

Jumlah pertemuan yang dijadwalkan menjadi awal yang menjanjikan. Namun, keberhasilan HUB.ID pada akhirnya perlu dilihat dari kemitraan, investasi, dan kontrak bisnis yang benar-benar terwujud setelah acara berlangsung.

Indonesia telah melahirkan banyak pelaku usaha digital. Tantangan berikutnya adalah membantu lebih banyak startup membangun bisnis yang berkelanjutan, memiliki pelanggan yang membayar, serta mampu menjangkau pasar di luar Indonesia.

Indonesia dan Malaysia Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital

Perkembangan penting lainnya terlihat dari kehadiran Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, yang menyampaikan pidato utama dan bertemu dengan Meutya Hafid untuk membahas keamanan digital serta peluang kerja sama yang lebih luas di bidang digital.

Pembahasan kedua menteri menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu agenda penting dalam kebijakan digital kawasan. Seiring dengan semakin luasnya akses internet, pemerintah menghadapi berbagai persoalan, mulai dari eksploitasi daring dan konten berbahaya hingga algoritma media sosial serta sulitnya memastikan anak memperoleh pengalaman digital yang sesuai dengan usia mereka.

Malaysia telah menerapkan langkah-langkah melalui Online Safety Act dan ketentuan terkait perlindungan anak, termasuk persyaratan pembatasan usia dan verifikasi usia untuk akun media sosial. Indonesia juga mengembangkan kerangka regulasinya melalui PP TUNAS, yang bertujuan memperkuat tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi anak di ruang digital.

Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama antarlembaga terkait pada tingkat implementasi. Mereka juga menjajaki kemungkinan mengadakan diskusi trilateral dengan Singapura. Fahmi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut berpotensi dilaksanakan pada Desember, dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian jadwal.

Arti penting inisiatif ini tidak terbatas pada perlindungan anak. Negara-negara Asia Tenggara menghadapi tantangan serupa dalam mengawasi platform teknologi global yang beroperasi lintas negara, dengan model bisnis dan algoritma yang sering kali dikembangkan di luar kawasan.

Setiap negara mungkin memiliki pendekatan regulasi yang berbeda. Namun, pertukaran pengalaman dalam penerapan aturan dan koordinasi kebijakan dapat memperkuat posisi pemerintah dalam mendorong platform digital menjalankan tanggung jawabnya.

Di sisi lain, perlindungan anak juga perlu diterapkan secara cermat. Verifikasi usia, misalnya, menimbulkan pertanyaan mengenai privasi, keamanan data, dan aksesibilitas. Pembatasan yang diterapkan pun perlu dirancang agar tidak menghalangi partisipasi digital yang sah.

Melalui kerja sama regional, negara-negara di Asia Tenggara memiliki kesempatan untuk saling belajar dari pengalaman penerapan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, perlindungan pengguna dapat diperkuat tanpa mengasumsikan bahwa satu pendekatan regulasi akan selalu sesuai untuk seluruh negara ASEAN.

Kepercayaan Digital Semakin Penting bagi Pertumbuhan Ekonomi

Pembahasan mengenai keamanan siber dan perlindungan anak mungkin menyasar persoalan yang berbeda. Namun, keduanya bertumpu pada prinsip yang sama: pertumbuhan ekonomi digital membutuhkan kepercayaan.

Dunia usaha akan berhati-hati mengadopsi AI apabila tidak yakin dapat melindungi informasi rahasia dan menjaga kelangsungan operasional. Konsumen bisa mengurangi penggunaan layanan digital jika khawatir terhadap penipuan, eksploitasi, atau penyalahgunaan data pribadi. Sementara itu, orang tua akan mempertanyakan manfaat konektivitas jika platform digital justru membuat anak-anak menghadapi risiko yang tidak dapat diterima.

Kekhawatiran tersebut memiliki konsekuensi ekonomi secara langsung. Kepercayaan memengaruhi keputusan konsumen, minat investasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta kesediaan organisasi untuk berbagi data dan bekerja sama melalui platform digital.

Karena itu, lingkungan digital yang aman dan dapat diandalkan dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi Indonesia, terutama ketika negara ini berupaya menarik investasi internasional dan mengembangkan industri berbasis teknologi dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Tiga prioritas nasional yang diusung Meutya Hafid, yakni Terhubung, Tumbuh, Terjaga, memberikan kerangka yang relevan untuk memahami hubungan tersebut. Konektivitas membuka akses, pertumbuhan menghasilkan nilai ekonomi, sedangkan perlindungan menjaga kepercayaan yang memungkinkan masyarakat dan dunia usaha berpartisipasi.

Hari kedua Bali Tech Week menunjukkan bahwa ketiga tujuan tersebut perlu berjalan beriringan, bukan diperlakukan sebagai program pemerintah yang berdiri sendiri.

Dari Diskusi Menuju Kapasitas Nasional

Secara lebih luas, hari kedua Bali Tech Week menegaskan bahwa tahap berikutnya dari perkembangan digital Indonesia tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur teknologi, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola perubahan.

AICX menyoroti pentingnya penerapan AI yang aman, pengembangan tenaga ahli, dan tata kelola yang efektif. HUB.ID menunjukkan perlunya menghubungkan inovasi dengan kebutuhan pasar dan akses investasi. Sementara itu, pembahasan antara Indonesia dan Malaysia memperlihatkan bahwa keamanan digital semakin membutuhkan kerja sama lintas negara, termasuk antara regulator dan platform teknologi.

Rangkaian diskusi ini sekaligus menghadirkan tantangan bagi Bali Tech Week. Mempertemukan berbagai pemangku kepentingan memang membuka peluang untuk membangun koordinasi. Namun, manfaat sesungguhnya baru akan terasa ketika diskusi tersebut menghasilkan perubahan yang dapat diukur, mulai dari bertambahnya tenaga profesional terlatih dan meningkatnya standar keamanan siber hingga terbentuknya kemitraan startup yang berkelanjutan, penerapan regulasi yang lebih efektif, serta layanan digital yang lebih aman.

Indonesia memiliki pasar digital yang besar dan sektor teknologi yang terus berkembang. Tantangan berikutnya adalah mengubah potensi tersebut menjadi perusahaan nasional yang lebih kuat, institusi yang lebih tangguh, dan kepercayaan publik yang semakin tinggi.

Hari kedua Bali Tech Week memperlihatkan bahwa masa depan ekonomi digital Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat teknologi baru diadopsi, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam membangun fondasi agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara aman, produktif, dan bertanggung jawab.