Dewan Pertimbangan Kadin Serukan Penguatan Dunia Usaha Lewat Sinkronisasi Kebijakan

JAKARTA, investortrust.id — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Forum Komunikasi Anggota Luar Biasa (ALB) di Jakarta, Senin (19/10/2026), guna menghimpun aspirasi sekaligus merumuskan prioritas dunia usaha. Pertemuan strategis ini menjadi momentum penting dalam mematangkan persiapan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 dan 30 Oktober mendatang.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, M. Arsjad Rasjid, dalam pemaparannya menekankan bahwa forum tersebut merupakan wadah untuk mendengarkan aspirasi dari ALB, asosiasi, gabungan, himpunan, serta pengusaha di tingkat provinsi. Berbagai masukan dan persoalan riil yang dihadapi pelaku usaha di lapangan kemudian dibahas secara mendalam untuk dirumuskan menjadi rekomendasi konkret bagi Dewan Pengurus.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia secara resmi meluncurkan buku Putih Hambatan dan Solusi Dunia Usaha Tahun 2026 edisi kedua. Buku putih ini memuat 107 isu strategis serta 407 usulan rekomendasi yang terbagi dalam 15 klaster. Berdasarkan survei aspirasi yang dilakukan, sektor manufaktur menjadi kelompok terbesar (27,5%), disusul pariwisata dan ekonomi kreatif (17,6%), serta logistik dan transportasi (11,8%).

Menariknya, klaster persaingan usaha mendominasi suara ALB dengan porsi 17,8%, yang menunjukkan urgensi aturan main yang adil dan iklim usaha yang sehat.

Arsjad juga menyoroti kondisi makroekonomi di tengah ketidakpastian global. Meskipun ekonomi Indonesia pada triwulan kedua masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,29%, para pelaku usaha dihadapkan pada tekanan biaya, ketidakpastian pasokan, hingga dinamika pasar keuangan. Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan investor melalui transparansi, tata kelola yang baik, dan kepastian kebijakan.

"Banyak hambatan usaha bisa dikurangi lebih cepat lewat menyederhanakan prosedur, kepastian waktu layanan, harmonisasi aturan, dan persyaratan yang proporsional," ujar Arsjad di hadapan para pimpinan asosiasi dan anggota luar biasa.

Baca Juga

Kadin: Hubungan Internasional Indonesia Tetap Kuat dengan Blok Dunia Besar di Tengah Gejolak Global

Dari total 107 isu yang dihimpun, sebagian besar atau sekitar 91,6% berpotensi ditangani tanpa harus melalui perubahan undang-undang, melainkan lewat perbaikan regulasi teknis dan birokrasi.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, yang turut hadir dalam forum tersebut menyambut baik masukan komprehensif dari Dewan Pertimbangan dan jajaran ALB. Anindya menegaskan bahwa ALB merupakan tulang punggung Kadin yang memiliki data dan substansi vertikal yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan organisasi.

Menyongsong Rapimnas pada akhir Oktober ini, Kadin Indonesia telah merumuskan delapan fokus bidang atau working group utama untuk diserahkan sebagai rekomendasi kepada pemerintah.

Fokus tersebut meliputi struktur pelaku usaha dan jalur naik kelas, rantai nilai usaha rakyat (UMKM), hilirisasi energi dan nilai tambah, produktivitas SDM, adaptasi teknologi, hingga ketahanan ekonomi dan pangan.