Bukan Hanya Pipa Bocor, AHY Ungkap SPAM 28.000 Liter per Detik Juga Belum Beroperasi

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menyoroti dua persoalan dalam penyediaan air bersih di Indonesia, yakni kebocoran jaringan pipa perusahaan daerah air minum (PDAM) dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 28.000 liter per detik yang telah dibangun tetapi belum beroperasi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan persoalan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Air Nasional di kantornya, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

"SPAM terbangun tetapi belum beroperasi. Kurang lebih kapasitasnya 28.000 liter per detik. Sudah terbangun tapi belum beroperasi," kata AHY.

Baca Juga

AHY Pelajari Teknologi PLTA Swiss untuk Optimalkan Energi Hidro di RI dengan Potensi 95 GW

Selain persoalan SPAM yang belum beroperasi, pemerintah menargetkan tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) turun dari 33% menjadi 25% pada 2029.

AHY mengatakan, sekitar sepertiga air yang dikelola PDAM di Indonesia hilang sebelum menghasilkan pendapatan. "Sepertiga air PDAM itu hilang -- Yang sering disebut sebagai non-revenue water -- mencapai 33%," ujarnya.

Ditemui terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Nazib Faizal menyampaikan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mendorong pengurangan tingkat kehilangan air tersebut. "Banyak kejadian NRW itu karena pipanya banyak yang bocor. Tapi kami Kemenko IPK sudah bentuk Satgas. Kita Kemenko yang mimpin," kata Nazib kepada awak media seusai rapat koordinasi.

Menurut Nazib, kebocoran pipa, antara lain disebabkan usia jaringan yang sudah tua dan kerusakan fisik pada pipa. "Pipanya bocor-bocor, karena sudah lama pipanya, dan juga memang karena kondisi, kadang-kadang bisa ketimbun apa, pecah pipanya gitu," terangnya.

Nazib menjelaskan, jaringan pipa merupakan tanggung jawab PDAM. Adapun Kemenko IPK mendorong pemerintah daerah (pemda) dan PDAM mempercepat perbaikan melalui koordinasi dan pembentukan satuan tugas.

Untuk pembiayaan perbaikan, Nazib menilai, penanganan kebocoran dapat melibatkan PDAM maupun investor. Salah satu skema yang dapat digunakan adalah performance based contract, yakni pembayaran kepada investor didasarkan pada pencapaian kinerja. "Seperti di Bandung itu sudah ada tuh investor. Sistemnya performance based contract. Kalau jaringannya sudah tidak bocor, baru dibayar. Kurang lebih gitu," ucapnya.

Nazib mengakui pengurangan tingkat kehilangan air perlu dilakukan secara bertahap karena pemerintah juga harus mempertimbangkan prioritas pembangunan lainnya. "Ada prioritas lain, jadi harus dilakukan bertahap," ungkapnya.

Adapun mengenai SPAM yang belum beroperasi, Nazib menjelaskan bahwa kondisi tersebut dikenal sebagai idle capacity, yakni kapasitas yang tersedia tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu penyebabnya adalah jaringan pipa menuju rumah warga belum dapat dibangun atau diselesaikan. Hambatan tersebut dapat terjadi, antara lain, karena konflik dengan warga setempat. "Jadi disebutnya idlecapacity. Kadang gini, misal kapasitasnya 10.000 liter. Tapi karena ada konflik sama warga, jadi pipa ke rumahnya belum bisa dibangun," kata Nazib.

Baca Juga

RI Incar Jadi 'Raja' Data Center ASEAN, AHY Ingatkan Ancaman Krisis Air

Menurut dia, persoalan penyaluran air tidak selalu berkaitan dengan kapasitas produksi. Hambatan di sisi hilir, termasuk perizinan pemasangan jaringan dan keterbatasan distribusi, juga dapat menyebabkan fasilitas yang tersedia belum berfungsi maksimal.

Saat ini, Kemenko IPK tengah mendata SPAM dengan kapasitas menganggur yang besar untuk menentukan kebutuhan penanganan, termasuk kemungkinan ekspansi jaringan dan pencarian investor.

"Jadi saya lagi ngedata SPAM mana yang idlecapacity-nya besar, itu lagi kita kerjakan. Butuh apa gitu, 'Oh PDAM butuh ekspansi. Oke, kita carikan investor'," kata Nazib.