Menengok Koperasi Merah Putih Tamanmartani, Mockup Nasional di Sleman

SLEMAN, investortrust.id — Tak ada gedung baru yang megah. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tamanmartani di Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, justru bergerak dari bangunan lama aset kelurahan. Dari sana, koperasi yang tergolong baru berdiri ini menjadi tumpuan harapan warga untuk menggerakkan ekonomi dan dijadikan salah satu percontohan (mockup) KDKMP secara nasional.

Napas awal koperasi ini datang dari dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi. Ketua KDKMP Tamanmartani, Mawardi, mengatakan koperasinya menerima Rp 750 juta pada Desember 2025, dari total pengajuan Rp 1,5 miliar.

"Modal KKMP kami berasal dari LPDB Rp750 juta, Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) berupa penyertaan modal dan juga dari iuran wajib-pokok dari anggota," kata Mawardi saat ditemui di Sleman, Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

Bagi Mawardi, suntikan dana itu krusial pada masa perintisan. "Ketika kami berdiri tidak langsung eksis maka kami mendapat dukungan berupa bantuan keuangan. Memang kami tidak membangun fisik koperasi namun kami memanfaatkan bangunan lama yang menjadi aset milik kelurahan," ujarnya. Ia menambahkan, pencairan dana dari LPDB tergolong mudah dan cepat.

Dari Sembako hingga Klinik

Modal itu kini berputar di sejumlah unit usaha, seperti Gerai Sembako, Gerai Sarana Produksi Pertanian, Bioflok Ikan Nila, klinik, pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan agen BNI 46. Klinik koperasi, dalam waktu dekat, akan menjalani sertifikasi dan uji kelayakan agar dapat menjadi Klinik Pratama yang melayani pasien BPJS Kesehatan.

Soal pasokan ke SPPG, koperasi belum sepenuhnya menjadi pemasok tetap. "Kita juga menjadi suplier SPPG walaupun belum full, harapannya kalau KKMP bisa menjadi suplier tetap minimal suplai 35 persen saja kebutuhan SPPG maka kami yakin koperasi ini bisa semakin eksis," tutur Mawardi.

Ke depan, pengurus berencana menambah unit usaha dengan menjadi *offtaker* produk pertanian warga setempat. Karena itu, Mawardi berharap dukungan pembiayaan LPDB bisa ditingkatkan.

Baca Juga

LPDB Siapkan 15 Lembaga Inkubator dan Skema 'Kakak Asuh' untuk Perkuat Kopdes

Pengelolaan dan pengembalian pinjaman dana bergulir disebut berjalan tertib dan disiplin. LPDB melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan untuk memastikan kinerja keuangan koperasi tetap sehat.

Meski sudah mampu berjalan mandiri, pengurus mengakui masih ada pekerjaan rumah, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penataan tata kelola keuangan yang transparan. Salah satu rencananya adalah sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi bendahara sebelum unit simpan pinjam dijalankan penuh.

"Kita punya banyak potensi termasuk untuk menjadi suplier ke SPPG (secara tetap). Kita berharap ruang komunikasi bisa terus dibuka sehingga peluang kerja sama dapat terus ditingkatkan dengan berbagai pihak," ucapnya.

Dukungan juga datang dari pemerintah kalurahan. Lurah Tamanmartani, R. Gandang Hardjanata, menegaskan komitmennya pada peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi 17.400 penduduk yang tersebar di 22 pedukuhan. Demi meyakinkan penyalur modal, ia bahkan rela pasang badan memberikan jaminan agar koperasi mendapat dukungan, termasuk dari LPDB.

Gandang meyakini koperasi adalah wadah terbaik yang diakui hukum untuk memberi kemudahan dan bantuan nyata bagi ekonomi rakyat. Namun, ia menyebut masih ada hambatan di lapangan, termasuk pembatasan ruang gerak oleh pihak tertentu yang menghambat peran koperasi sebagai pemasok utama kebutuhan warga.

"Koperasi adalah satu-satunya wadah atau badan yang diakui memperoleh kemudahan adalah koperasi, masalahnya ada pembatasan-pembatasan yang tidak wajar oleh pihak tertentu bagi koperasi," katanya.

"Saya berharap program Presiden tidak didukung hanya di mulut saja tapi benar-benar bisa dilaksanakan. Maka kunci utamanya adalah komunikasi, saya berharap ruang komunikasi dengan berbagai pihak terkait dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah pusat," kata Gandang.

Soal belum adanya sarana fisik baru, Gandang menyebut hal itu belum diperlukan karena kebutuhan bisa dipenuhi dengan aset-aset idle desa. Pembangunan gerai fisik, katanya, bisa menjadi bahan pertimbangan pengurus di masa mendatang.

Sejauh ini, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir khusus untuk KDKMP dengan total pencairan Rp6,38 miliar di delapan koperasi. Dua KDKMP dibiayai dengan skema syariah, sedangkan enam lainnya dengan skema konvensional.