Gerai Desa Mulai Berdenyut: 1.070 Koperasi Merah Putih Masuk Fase Operasional

JAKARTA, investortrust.id - Dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, para menteri turun ke lapangan memantau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Operasional dimulai serentak dan bertahap. Pemerintah mengakui belum semuanya sempurna.

Kamis (15/10/2026) menjadi hari sibuk bagi jajaran Kabinet di wilayah Jawa. Di Jawa Timur, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyusuri sejumlah desa untuk memastikan gerai koperasi yang digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi desa itu benar-benar berjalan. Pada hari yang sama, di Jawa Tengah, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah memeriksa enam titik di Kabupaten Magelang.

Di Jawa Timur, Menkop Ferry mengunjungi KDKMP Sambiroto dan KDKMP Garu di Baron, KDKMP Nglawak di Kertosono, serta KDKMP Tambakrejo di Waru. Ia didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, serta jajaran pemerintah daerah setempat.

“Kegiatan operasional seluruh KDKMP serentak kini mulai dilakukan, dan berjalan secara bertahap. Mudah-mudahan ini sekali lagi menandai era kebangkitan ekonomi di desa,” kata Ferry dikutip dari keterangan tertulis. Ia menekankan bahwa bangunan koperasi adalah milik desa, pengurusnya warga desa, dan manfaatnya kembali kepada masyarakat desa.

Ferry mengapresiasi pemerintah daerah, bupati, perwakilan BUMN, ketua koperasi, hingga manajer KDKMP yang telah ditempatkan untuk menyiapkan operasional. Menurutnya, kebutuhan pokok bersubsidi seperti MinyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, dan pupuk telah disalurkan ke gerai.

Bantuan berbagai program pemerintah, mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, hingga alat mesin pertanian, juga disebut sudah tersedia di gerai yang beroperasi. Gerai itu dilengkapi sarana transportasi pendukung, manajemen pengelola, dan keterhubungan langsung dengan pusat.

Baca Juga

Perkuat Ekonomi Sirkular, Delegasi 13 Negara Kunjungi Koperasi Pemulung

Bagi warga penerima bantuan, perubahan paling terasa mungkin ada pada jarak. “Uji coba penyaluran bantuan sosial telah sukses dilakukan. Begitu juga di empat titik yang hari ini saya pantau langsung sudah berjalan dan lengkap,” ujar Ferry. Penerima manfaat, katanya, kini dapat mengambil haknya langsung di KDKMP tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank.

Ferry berharap operasional itu terus lancar dan KDKMP hadir sebagai program prioritas yang mengubah masyarakat dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku usaha mandiri di daerahnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut peninjauan operasional berlangsung masif pekan ini atas arahan Presiden, melibatkan pimpinan daerah dan instansi terkait di seluruh wilayah. Selama proses itu, menurutnya, para menteri, Pangdam, Kapolda, Gubernur, hingga wali kota turun langsung memeriksa kesiapan koperasi.

Zulhas tidak menutupi bahwa jalan masih panjang. “Tidak semua langsung sempurna. Ini pekerjaan besar lintas kementerian dan BUMN, wajar jika masih ada kekurangan di sana-sini. Namun ini adalah awal sesuatu yang baru,” katanya.

Ia juga menjelaskan logika di balik pembentukan KDKMP: memutus rantai distribusi yang selama ini mengerek harga. Pupuk, LPG, dan barang subsidi lain kerap lebih mahal di tingkat warga karena melewati banyak perantara. “Melalui KDKMP, penyaluran dilakukan langsung dari sumber ke gerai desa, sehingga harga tetap sesuai ketentuan Pemerintah,” ujarnya.

Dari Magelang: Tanpa Kendala Berarti, Butuh Sosialisasi

Sementara itu, di Kabupaten Magelang, Wamenkop Farida Farichah mengunjungi enam KDKMP secara berturut-turut: Ngargogondo, Tuksongo, Borobudur, Wringinputih, Kembanglimus, dan Tanjung di Kecamatan Muntilan, yang menjadi titik penutup rangkaian pemantauan sejak pagi.

“Alhamdulillah di beberapa titik yang kita kunjungi, enam titik ini, tidak ada kendala yang berarti, hanya dibutuhkan masifikasi literasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Farida.

Ia didampingi Deputi Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari, Direktur Pemasaran Perum Bulog Jatmiko, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Linda, dan Komandan Kodim Magelang Letkol Satrio.

Menurut Farida, keenam koperasi telah beroperasi dengan omzet beragam. Transaksi bisa tunai maupun nontunai, sistem pemesanan (purchase order/PO) dan rantai pasok mulai berjalan. Di setiap titik tersedia stok beras Bulog 500 kilogram yang dipasok bertahap, di samping LPG, pupuk, MinyaKita, gula, dan kebutuhan sehari-hari lain. Truk, mobil pikap, kendaraan roda tiga, air, dan listrik disebut telah lengkap, sementara pemerintah akan mempercepat suplai dari pemasok.

“Pak Presiden ingin memastikan dan memerintahkan agar operasionalisasi KDKMP ini berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan,” tambahnya.

Direktur Pemasaran Perum Bulog, Jatmiko, mengatakan seluruh KDKMP yang dikunjungi hari itu, 100 persen, memperoleh suplai beras dari Bulog. Saat ini Bulog telah memasok 1.250 titik di seluruh Indonesia dan berencana menambah sekitar 8.000 titik lagi.

“Target pemerintah adalah di setiap desa ada, dan desa di Indonesia itu ada 80.000 titik lebih,” kata Jatmiko.

Dukungan, tegasnya, tidak hanya datang dari Bulog, tetapi juga BUMN lain seperti Pertamina, bank-bank Himbara, ID Food, Pos Logistik, dan LPDB. Semuanya akan bersinergi dengan Agrinas Pangan, yang mengelola KDKMP.

Pemantauan pekan ini mencakup 10.070 titik yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Fokus utamanya adalah ketersediaan barang subsidi seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk. Pemerintah juga mengevaluasi pasokan dari BUMN dan mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat berusaha dan melayani warga.

Data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026 pukul 09.05 WIB menunjukkan 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, 28.240 titik telah selesai 100 persen, sedangkan 7.392 titik lainnya masih dalam proses.

Angka-angka itu memperlihatkan jurang antara status administratif dan kesiapan fisik: puluhan ribu koperasi sudah berdiri secara hukum, tetapi gerainya belum seluruhnya rampung. Karena itu, kata “bertahap” yang berulang kali diucapkan para pejabat hari itu bukan sekadar basa-basi, melainkan gambaran jalan yang masih harus ditempuh.

Keterangan Foto:

1. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah bersama warga usai melakukan peninjauan gerai Koperasi Desa Merah Putih Tuksongo, Kabupaten Magelang, Kamis (15/10/2026). Ist.

3. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah saat melakukan peninjauan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Magelang, Kamis (15/10/2026). Ist.