Pemerintah Kejar Target Verifikasi 17 Ribu Gerai Koperasi Merah Putih

JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Koperasi (Kemenkop) bergerak cepat mematangkan skema penempatan puluhan ribu alumni pelatihan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian kerja bagi para lulusan yang saat ini tengah menunggu penugasan resmi di lapangan.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyatakan bahwa fokus utama pemerintah saat ini berada pada penyelesaian proses verifikasi dan validasi (verfal) fisik gerai serta kesiapan sumber daya manusia (SDM).

"Yang menjadi isu sekarang ini adalah bagaimana teman-teman yang sudah lulus pelatihan hari ini menunggu untuk segera ditempatkan," ujar Farida dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Berdasarkan data Kemenkop, sebanyak 24.150 gerai KDKMP telah rampung dibangun 100%. Dari total tersebut, PT Agrinas melaporkan 17.280 gerai di antaranya sudah siap menjalani proses verfal. Verifikasi lanjutan ini diperlukan untuk memastikan kelengkapan operasional pendukung sebelum gerai resmi dibuka.

Baca Juga

Prabowo Targetkan Bangun 1.386 Kampung Nelayan dan 30.000 KDKMP di Akhir 2026

Kemenkop menargetkan proses verfal rampung pada akhir bulan ini agar jadwal dan mekanisme penempatan manajer dapat segera dieksekusi secara terarah.

Selain kesiapan fisik, pemerintah juga mengejar penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum operasionalisasi KDKMP secara nasional, termasuk kepastian hak keuangan bagi para manajer.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penempatan manajer KDKMP dilakukan secepat mungkin. Menurutnya, draft Perpres terkait tata kelola dan pengadaan SDM telah selesai diharmonisasi.

"Perpres tentang tata kelola akan segera ditandatangani Presiden. Itu menjadi perhatian karena menjadi syarat agar penempatan dapat dijalankan," tegas Juri.

Rapat koordinasi lintas sektor tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari KemenPAN-RB, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BP BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempercepat integrasi pelaksanaan program di daerah.