Negara Untung Bersih Rp 133,7 Triliun dari Selisih Dividen BUMN dan PMN

JAKARTA, investortrust.id – Jumlah dividen seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disetor ke negara jauh lebih besar dibandingkan dengan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN). Selisih antara keduanya bahkan mencapai Rp 133,7 triliun.

Berdasarkan data yang dihimpun investortrust.id dari Kementerian BUMN, selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tahun 2014-2023, total dividen BUMN mencapai Rp 487 triliun. Sedangkan total PMN yang disuntikkan pemerintah ke seluruh BUMN hanya sebesar Rp 353,3 triliun. Artinya, negara ‘untung bersih’ sekitar Rp 133,7 triliun dari selisih tersebut.

Nilai Penyertaan Modal Negara ke BUMN cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode pertama pemerintahan Jokowi, tahun 2014-2018, rata-rata PMN yang digelontorkan ke BUMN mencapai Rp 24,3 triliun per tahun.

Pada periode kedua, tahun 2019-2023, rata-rata suntikan PMN ke BUMN melonjak dua kali lipat menjadi Rp 51,9 triliun per tahun.

Di lain sisi, setoran dividen BUMN ke negara juga menunjukkan performa yang bagus, terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode pertama Pemerintahan Jokowi, 2014-2018, rata-rata setoran dividen BUMN mencapai Rp 41,8 triliun per tahun. Pada periode pemerintahan kedua, 2019-2023, rata-rata dividen melonjak 36,8% menjadi Rp 57,2 triliun per tahun. 

Khusus Himbara

Sementara itu, besaran dividen Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang disetor ke negara selama periode kedua Pemerintahan Presiden Jokowi melonjak 76,44% dibanding periode pertama.

Adapun total dividen Himbara yang diberikan kepada negara selama Pemerintahan Jokowi (2015-2023) nilainya 80 kali lipat dibanding total suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Himbara pada periode yang sama.

Rata-rata dividen bank kelompok Himbara (BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN) yang disetor ke negara selama periode pertama Pemerintahan Jokowi (2014-2018) sebesar Rp 14,96 triliun. Sedangkan rata-rata selama periode pemerintahan kedua (2019-2023), nilainya sebesar Rp 26,39 triliun.

Itu berarti, terjadi kenaikan sebesar 76,44% dari periode pertama ke periode kedua. Data dividen tahun 2023 tidak dimasukkan karena belum seluruh BUMN mengumumkan dividend pay out ratio.

Sedangkan jika dibandingkan antara setoran dividen keempat BUMN tersebut dengan PMN yang pernah disuntikkan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, rasionya mencapai 80 kali. Total PMN hanya Rp 2,5 triliun kepada BTN, namun total dividen mencapai sekitar Rp 200 triliun atau 80 kali lipat.

Tentang setoran dividen ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan, dividen BUMN perbankan dan non-perbankan melonjak tajam hingga 102% sepanjang 2023 dibanding 2022. Dividen BUMN menjadi salah satu penopang penting Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dividen BUMN perbankan dan nonperbankan mencapai Rp 82,1 triliun, naik 102% dari tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani saat menggelar Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Adapun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bersyukur transformasi perusahaan pelat merah berdampak besar bagi negara dan masyarakat. Dia juga merasa gembira karena Menkeu Sri Mulyani Indrawati happy lantaran setoran dividen BUMN ke negara naik tajam. 

"Alhamdulillah, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut happy karena dividen BUMN melonjak," ujar Erick beberapa waktu lalu.

Erick menjelaskan, kontribusi terbesar BUMN berasal dari sektor perbankan dan energi. Pemerintah pun terus mendorong peningkatan kontribusi dari BUMN sektor lain agar kian meningkatkan kontribusi BUMN kepada negara dan masyarakat. 

"Sejak awal saya selalu tekankan, BUMN harus menjadi benteng ekonomi Indonesia. Peningkatan kontribusi juga menggambarkan kondisi BUMN yang terus membaik," ucap Erick.

Dia optimistis setoran dividen BUMN kepada negara akan terus meningkat. Laba bersih seluruh BUMN tahun 2021 tercatat Rp 124 triliun dan melonjak pada 2022 menjadi Rp 250 triliun. 

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selama lima tahun terakhir, atau periode 2019-2023, setoran dividen dan pajak ke negara mencapai Rp 149,2 triliun. “Setoran dalam bentuk dividen dan pajak merupakan salah satu komitmen BRI dalam memberikan economic value kepada negara,” kata Direktur Utama BRI, Sunarso dalam RUPS pekan lalu.

Jika dirinci, dividen dan pajak yang disetorkan BRI kepada negara pada 2019 sebesar Rp 26,56 triliun, kemudian Rp 28,39 triliun pada 2020. Selanjutnya, berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp 27,09 triliun dan Rp 21,81 triliun. Terakhir, pada 2023, nilai setoran pajak dan dividen meningkat menjadi Rp 45,34 triliun.