Transjakarta Laut Dikaji, DPRD DKI Minta Kapal Tiap 15 Menit
JAKARTA, investortrust.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu memiliki jadwal keberangkatan yang teratur, bahkan setiap 15 menit sekali.
Hal tersebut disampaikan Ramly menanggapi rencana pengembangan layanan Transjakarta Laut yang tengah dikaji Pemprov DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Ramly mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Namun, ia menekankan bahwa kebutuhan utama warga adalah transportasi yang cepat dan dapat diandalkan, bukan fasilitas yang berlebihan.
"Kami apresiasi Gubernur untuk membuktikan seluruh kemampuan buat Kepulauan Seribu, tetapi bukan berarti Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu etalase," kata Ramly dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/10/2026).
Baca Juga
Naik Kelas! Transjakarta Kelola Transportasi Laut Kepulauan Seribu Mulai Juni 2027
Selain menyoroti rencana Transjakarta Laut, Ramly menyarankan Pemprov DKI agar tidak terlalu berfokus pada Kepulauan Seribu dan mendahulukan pemenuhan layanan transportasi gratis seperti JakLingko bagi warga Jakarta secara keseluruhan.
"Mohon apa yang disampaikan tadi, diserahkan kepada Transjakarta, itu profesional," ujar dia.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta masih mematangkan kajian pengembangan angkutan perairan terintegrasi menuju Kepulauan Seribu. Kajian tersebut mencakup skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, hingga penyesuaian tarif agar tetap terjangkau.
Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 7 Oktober 2026, Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa rencana pengembangan angkutan perairan terintegrasi dan inklusif menuju Kepulauan Seribu telah mendapat dukungan dari tujuh fraksi DPRD.
Dikatakan Pramono, Pemprov DKI tengah mengkaji sejumlah alternatif pengelolaan dengan mempertimbangkan landasan regulasi, model bisnis yang efisien, orientasi kepada pelanggan, serta kepatuhan hukum.
Pemprov DKI juga memastikan pengembangan rute laut tidak akan mengganggu atau mengurangi kualitas dan frekuensi layanan utama Transjakarta di darat. Operasional bus koridor, nonkoridor, dan armada penunjang lainnya disebut tetap berjalan optimal.
Menhub Dukung Ekspansi Transjakarta
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta memperluas bisnis PT Transportasi Jakarta ke sektor transportasi laut dan udara.
Menurut Dudy, perluasan usaha tersebut dapat memperkuat konektivitas antarmoda sekaligus memberikan pilihan transportasi yang lebih terintegrasi bagi masyarakat.
“Bagi kami itu berarti menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap bagaimana membuat konektivitas dengan baik,” kata Dudy dalam acara Lokakarya Forum Wartawan Perhubungan di Bandung, Jumat (2/10/2026) malam.
Dudy menegaskan, Kementerian Perhubungan mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi, termasuk di luar DKI Jakarta.
“Tidak hanya di DKI Jakarta saja, tapi di provinsi lain apabila pemerintah daerahnya punya keinginan untuk membuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan konektivitas, pasti kami akan dukung,” tegas dia.
Rencana perluasan bisnis Transjakarta tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta yang disampaikan Pramono dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 1 Oktober 2026.
Baca Juga
Tarif Kapal Murah ke Kepulauan Seribu Harus Didukung PSO, Karena Tiket Hanya Tutupi 15% Biaya
Dalam usulan tersebut, ruang lingkup usaha Transjakarta diperluas untuk mencakup layanan angkutan perairan dan udara, penyediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana transportasi, hingga pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan angkutan.
Selain perluasan ruang lingkup usaha, modal dasar Transjakarta juga direncanakan meningkat dari Rp 5,225 triliun menjadi Rp 13,4 triliun.
