Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 3,8 Triliun untuk Buatkan 74 Juta Rekening Baru
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pembukaan rekening bagi seluruh warga negara. Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memadupadankan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
“Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, data dari Dukcapil dan data yang dipadupadankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta, dan kalau dana yang kita berikan Rp 50.000 maka dana yang diperlukan adalah sekitar Rp 3,8 triliun,” kata Airlangga, saat Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga
Purbaya Yakin Program Rekening Warga Saldo Rp 50.000 Tak Habiskan Rp 11 Triliun
Airlangga mengatakan bahwa rencana pembuatan rekening ini tengah dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Airlangga mendorong Komisi XI untuk menyelaraskan aturan.
“Karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun, selain mendapatkan KTP, tetapi mempunyai juga rekening melalui BRI maupun BSI, terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI,” kata dia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa pihaknya tengah memadupadankan data dengan perbankan di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Dari data di perbankan Danantara, terdapat 177 juta warga Indonesia yang memiliki rekening. Saat ini, kata Tito, masih terus dilakukan rekonsiliasi data rekening tersebut dengan milik Dukcapil.
Tito menyarankan penggunaan data Dukcapil, karena 98% penduduk Indonesia sudah tercatat.
Baca Juga
“Terdata wajahnya, sidik jarinya, retina matanya, dan fitur-fitur profil data umum yang bersangkutan alamat, tempat tinggal, status, dan lain-lain di situ, sehingga bisa di-filter dengan cepat sekali 17 tahun ke atas by name, by address, per provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa pun di Dukcapil bisa kita data,” kata dia.
Dengan rekonsiliasi yang dilakukan, pemerintah bisa mendapat warga mana usia 17 tahun ke atas yang belum punya rekening di perbankan.
“Nah inilah yang menjadi target dari upaya kita untuk membuat mereka untuk memiliki rekening, sehingga keuangan mereka tidak lagi eksklusif, tapi inklusif yang bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia terutama yang 17 tahun ke atas,” ujar dia.