Menkop Ferry Dorong Koperasi Petani Sawit Bangun Pabrik CPO Mandiri

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong koperasi petani perkebunan untuk tidak hanya berhenti pada pengolahan komoditas mentah, melainkan berani masuk ke industri hilir dengan membangun pabrik crude palm oil (CPO) mandiri.

Langkah ini dinilai menjadi kunci dalam mempercepat modernisasi perkebunan rakyat sekaligus memperkuat skema reforma agraria berbasis koperasi di Indonesia.

Baca Juga

Bangun Perkebunan di Merauke, PPRE Kantongi Kontrak Baru Rp 144 Miliar

Pernyataan tersebut disampaikan Ferry saat membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (21/9/2026). Forum ini mempertemukan berbagai organisasi petani dan masyarakat sipil, seperti Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Aliansi Petani Indonesia (API), Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Sawit Watch, hingga Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS).

Dalam arahannya, Ferry meminta agar forum ini dapat merumuskan langkah konkret yang menjadi acuan pemerintah dalam mempercepat pembentukan badan usaha koperasi perkebunan.

"Besar harapannya Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat yang kedua ini bisa menjadi dasar kita untuk melakukan langkah percepatan modernisasi dan hilirisasi perkebunan rakyat," ujar Ferry.

Politikus Partai Gerindra itu memaparkan ketimpangan struktur penguasaan lahan dan rantai pasok industri kelapa sawit nasional. Dari total 16 juta hektare lahan sawit di Indonesia, sebanyak 52 persen dikuasai oleh korporasi swasta besar, 43% oleh perkebunan rakyat, dan 9% oleh BUMN (PTPN).

Meskipun perkebunan rakyat menguasai hampir separuh dari total luas lahan, pengolahan hasil panen hingga produk turunan, seperti minyak goreng masih sepenuhnya didominasi oleh korporasi swasta skala besar.

"Melalui forum ini, koperasi yang punya kebun sawit kita dorong untuk tidak berhenti di pengolahan tandan buah segar (TBS) saja, tetapi juga memiliki pabrik CPO sendiri," tegasnya.

Sebagai bukti konkret, Ferry mencontohkan keberhasilan KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang telah mengoperasikan pabrik CPO berkapasitas 45 ton per jam. Model bisnis ini ditargetkan dapat direplikasi oleh jaringan kelompok tani di daerah lain melalui pendampingan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM serta pelatihan manajemen dari Institut Koperasi Indonesia (Ikopin).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum SPI Henry Saragih menegaskan bahwa Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II menjadi momentum penting untuk memastikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)—termasuk hasil pelepasan kawasan hutan dan bekas konsesi—benar-benar dikelola oleh petani melalui wadah koperasi yang mandiri.

"Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh," kata Henry.

Baca Juga

Isi Kuliah Umum di UIN Salatiga, Wamenkop Dorong Generasi Muda Bangun Usaha Berbasis Koperasi

Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II ini akan merumuskan rekomendasi kebijakan bersama lintas kementerian, dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas, dan LPDB KUMKM.

Acara pembukaan forum tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Henra Saragih, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman, Direktur Utama LPDB Krisdiyanto, serta Ketua SPKS Sabarudin.