Krisis Gas Menghantam Industri Keramik, Produksi Terancam Turun 50%
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Industri keramik nasional mulai tertekan akibat keterbatasan pasokan gas bumi yang berdampak langsung terhadap kapasitas produksi. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menyebut sejumlah perusahaan bahkan terpaksa memangkas kapasitas hingga 40-50%.
Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, gas merupakan komponen vital dalam proses produksi keramik, terutama untuk spray dryer dan tungku pembakaran (kiln).
“Bagi industri keramik, gas itu adalah urat nadi. Mati hidup atau keberlangsungan industri keramik sangat tergantung pada ketersediaan dan kelancaran suplai gas,” ujar Edy dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/9/2026).
Baca Juga
Proyek Pipa Gas Cisem 2 Resmi Mengalir, Industri Jabar-Jateng Dapat Kepastian
Edy mengungkapkan, mulai 14 hingga 30 September 2026, sejumlah industri pengguna gas menghadapi pembatasan kuota harian dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Beberapa anggota ASAKI disebut hanya dapat menggunakan sekitar 78% dari kontrak minimum gas.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat harga rata-rata gas yang harus ditanggung industri keramik pada September 2026 diperkirakan naik menjadi sekitar US$ 12 per MMBTU, dari sebelumnya US$ 8-8,5 per MMBTU. Ia menilai, kenaikan tersebut membuat biaya gas yang sebelumnya sekitar 35% dari total biaya produksi kini membengkak menjadi lebih dari 45%, bahkan mendekati 48%.
Dikarenakan hal tersebut, Edy menyebutkan kini dampaknya mulai terasa pada operasional pabrik. Asaki menerima laporan sekitar lima hingga enam perusahaan telah menurunkan kapasitas produksi karena kesulitan menyesuaikan penggunaan gas dengan kuota harian. “Kalau kapasitas turun sebanyak 40-50%, otomatis karyawan akan di-lay-off atau dirumahkan,” kata Edy.
Ia memperingatkan, jika pembatasan berlanjut hingga bulan depan tanpa solusi, ancaman PHK dapat semakin besar. Persoalan pasokan gas industri di wilayah Jawa Barat belum selesai, industri harus menelan pil pahit dengan rencana partial shutdown (penghentian sementara) hingga total shutdown bagi sejumlah industri di wilayah Jawa Timur.
Berdasarkan surat pemberitahuan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang diterima pelaku industri, pada tanggal 26-27 September akan dilakukan partial shutdown, namun masih menunggu persetujuan dari SKK Migas.
Selanjutnya, pemasok gas menjadwalkan partial shutdown pada 1-14 Oktober 2026, disusul total shutdown pada 24-30 Oktober 2026. Artinya, dalam kurun waktu tersebut, tidak ada pasokan gas sedikit pun yang mengalir ke industri. Pemeliharaan juga direncanakan berlangsung pada Desember 2026 selama 6 (enam) hari dengan skema partial shutdown.
“Sudah jatuh tertimpa tangga, ini yang sedang terjadi di industri keramik nasional. Persoalan di Jabar (Jawa Barat) belum selesai, datang kembali persoalan yang lebih genting di Jatim (Jawa Timur),” tegasnya.
Menurut Edi, kondisi tersebut akan membuat gelombang PHK besar-besaran di industri keramik tidak dapat terelakan. “PHK besar-besaran tidak bisa terhindarkan akibat pasokan gas dan penghentian pasokan di Jatim,” imbuh Edy.
Edy mengatakan, industri manufaktur belum menjadi kelompok yang mendapat prioritas utama dalam pemanfaatan gas bumi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, industri manufaktur berada di luar tiga besar prioritas pemanfaatan gas.
“Setahu informasi yang kami dapat, industri manufaktur ini bukan mendapatkan skala prioritas utama untuk pemanfaatan gas. Kami mungkin ada di nomor tiga atau empat. Kalau saya tidak salah, pertama ada industri pupuk, kemudian PLN,” ujar Edy.
Baca Juga
Pembangunan Pipa Gas Dumai-Sei Mangke 541 Km Capai 30%, Ditargetkan Rampung Awal 2028
Menurut dia, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri manufaktur memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. Edi berharap pemerintah dan PGN dapat duduk bersama dengan pelaku industri untuk mencari solusi atas persoalan pasokan energi, baik dari sisi ketersediaan maupun harga.
“Harapan kami pelaku industri bisa duduk bersama dan ada solusi dari permasalahan supply energi tersebut. Tidak hanya dari sisi availability, tetapi juga affordability, supaya kita bisa berdaya saing, bertumbuh, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” beber Edy.