Menteri Ara Siapkan 10 Titik Lahan untuk Proyek Rusun RI-China

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) tengah menyiapkan 10 titik lahan untuk mendukung rencana kerja sama pembangunan rumah susun (rusun) dengan China.

Ara menegaskan, pemerintah telah menyiapkan lahan dan regulasi untuk mendukung rencana investasi tersebut.

"Kita sudah siapkan, ada lahannya, ada regulasinya. Mereka siapkan, itu Pak Robe (Dirjen Tata Kelola dan Pengendali Risiko) yang siapkan ya. Ada 10 titik yang siapkan," ungkapnya usai konferensi pers bersama Bakom RI di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Menurut dia, kepastian hukum menjadi salah satu hal yang penting bagi investor. Ara meminta proses perizinan tidak berlangsung lama selama telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Tapi ya itu tadi, bagi pengusaha itu yang penting kepastian hukum, jangan lama-lama izinnya, selama sesuai aturan ya, dan jangan ada pungli," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia menyampaikan, pihaknya telah membahas rencana tersebut bersama perwakilan Kedutaan Besar China yang turut membawa calon investor.

Dikatakan Roberia, calon investor dari Negeri Tirai Bambu itu meminta kepastian mengenai status kepemilikan lahan yang akan digunakan untuk investasi properti.

"Beberapa hal mereka minta, yang paling penting itu, jika mereka akan investasi di Indonesia di bidang properti, siapa yang punya tanah. Kemudian tanahnya, wajib bebas sengketa," ucap Roberia.

Ia menggarisbawahi, kepastian status lahan diperlukan agar investor tidak menghadapi persoalan sengketa setelah mengeluarkan modal untuk pembangunan. "Jangan sampai mereka sudah investasi, tanahnya nggak bebas sengketa," tegas Roberia.

Baca Juga

China Siap Investasi Bangun Rusun di Indonesia, Bisa untuk MBR hingga Kelas Atas

Selain status lahan, calon investor juga meminta dukungan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), seperti air dan listrik. "Kemudian PSU-nya dibantu, seperti air, listrik, jangan mereka susah nanti," tambah Roberia.

Tak hanya itu, aspek pangsa pasar menjadi salah satu hal yang dibahas. Sebab, investasi yang dilakukan merupakan skema business to business (B2B) sehingga investor tetap perlu memperoleh penghasilan dari proyek tersebut.

"Pemasaran gimana? Ini namanya orang investasi, kan business to business, tentu mereka harus dapat penghasilan lah," tandas Roberia.

Untuk desain dan struktur bangunan, Roberia menyampaikan, pemerintah tidak mempersoalkan sepanjang memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelayakan sesuai regulasi Indonesia.

"Yang penting sepanjang bahan bangunannya, memberi keselamatan, keamanan, kesehatan, ya sudah," imbuh dia.

Terkait lokasi lahan, Roberia mengklaim beberapa titik tersebut telah diketahui. Namun, ia belum dapat menyampaikan rincian seluruh lokasi karena data pertanahan yang disiapkan bersama Kementerian ATR/BPN terus mengalami perubahan status kepemilikan.

"Titik-titik sudah, beberapa sudah tahu. Kalau untuk rincinya, karena ini (status lahan) berkembang terus. Ini data disiapkan ATR/BPN. Nah, data itu bergerak terus," jelas pria asli Minangkabau itu.

Baca Juga

Dukung 3 Juta Rumah, Astra (ASII) Bangun 2.000 Rusun dan Renovasi 3.250 Hunian

Ia menilai, perubahan data tersebut berkaitan dengan status dan hak atas tanah. Pemegang sertipikat hak guna bangunan (HGB), hak guna usaha (HGU), maupun HGB di atas hak pengelolaan (HPL) memiliki hak untuk memperoleh perpanjangan.

"Kalau makin lama tidak ada kepastian, kan yang punya pemegang hak guna bangunan, pemegang HGU, apalagi HGB diatas HPL, kan mereka punya hak untuk mendapatkan perpanjang. Jadi bergerak terus," kata Roberia.

Diberitakan, pemerintah Indonesia dan China sepakat membentuk tim khusus untuk membahas rencana pembangunan rusun. Tim Kementerian PKP terdiri dari Roberia, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Tim tersebut akan bekerja sama dengan tim China untuk membahas regulasi, lahan, teknologi konstruksi, pembiayaan, serta investasi.

Rencana pembangunan rusun juga tidak hanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menteri PKP menyatakan, hunian tersebut dapat menyasar masyarakat kelas menengah dan atas.

"Kita lihat nanti bentuknya seperti apa ya, bisa menengah, bisa MBR, bisa mix ya, dan berbagai hal," kata Ara pada 9 September 2026.

Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan, perwakilan dari Kementerian Perumahan China akan terlibat dalam tim khusus tersebut.

Pertemuan lanjutan kedua tim dijadwalkan berlangsung dalam dua minggu ke depan untuk membahas perkembangan kerja sama, termasuk transfer technology hingga regulasi perumahan.