Menteri Ara Singgung Penertiban Aset Negara untuk Rusun, Total Lokasi Tembus 188 Titik

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menyinggung pentingnya penertiban aset negara untuk pembangunan rumah susun (rusun) di tengah kegiatan kurban Iduladha 1447 Hijriah yang digelar Kementerian PKP bersama BP Tapera, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Dalam kegiatan kurban yang berlangsung secara gotong royong tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu, Maruarar menyebut pemerintah tengah mengecek 188 lokasi tanah yang diberikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk mendukung program perumahan.

"Pak Hashim juga sebagai Ketua Satgas (Perumahan), kita sekarang sedang mengecek ya, tanah-tanah yang diberikan Pak Nusron, ada 188 lokasi. Nanti kita utamakan untuk rusun, dan juga kota satelit," ungkap Ara saat ditemui di Rusun KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan aset negara dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya pembangunan hunian masyarakat. Ara tak menampik, masih banyak lahan negara yang dikuasai pihak lain sehingga menyulitkan pembangunan rusun.

Baca Juga

Rusun Subsidi Meikarta Ditargetkan Akad September 2026, Diminati ASN Bekasi

"Kita usahakan tanahnya yang tidak bermasalah, karena aset negara kita sedih ya banyak yang dikuasai oleh pihak lain, sehingga pada waktu saat negara mau menggunakan itu tidak terlalu mudah," ucap dia.

Maruarar menyebut, langkah penertiban aset negara di sektor perumahan perlu ditegakkan seperti yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di sektor pertambangan dan perkebunan.

"Saya pikir di bidang untuk perumahan juga harus juga ditegakkan aturan, jadi jangan tebang pilih, jangan hanya di bidang sawit dan di bidang perkebunan saja," tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Dirjen TKPR) Kementerian PKP Roberia, menerangkan bahwa pelaksanaan kurban Iduladha 1447 H di lingkungan Kementerian PKP dilakukan tanpa menggunakan APBN.

Kegiatan itu melibatkan 10 ekor sapi dan dua ekor kambing yang berasal dari sumbangan Menteri PKP, pegawai kementerian, hingga mitra kerja lainnya.

Roberia turut menyampaikan, satu sapi berbobot 1,1 ton merupakan kurban pribadi Maruarar untuk warga Rusun KS Tubun. "Dan lebih luar biasa lagi, Bapak Menteri yang sangat juga ikhlas berkurban, bukan sekarang saja 1,1 ton untuk warga rusun KS Tubun," kata dia.

Ia menambahkan, sembilan sapi lainnya berbobot sekitar 400-500 kilogram telah didistribusikan ke sejumlah wilayah seperti Johar Baru, Manggarai, Menteng, Taman Sari, dan Tambora.

"Jadi kegiatan ini biar dekat ke masyarakat --- Pemerintah, Pak Presiden (Prabowo Subianto), Pak Menteri (Maruarar Sirait) menunjukkan bahwa kurban juga untuk mempersatukan. Kurban bukan pihak yang punya (kemampuan) saja, tapi ini untuk semua rakyat," tutur Roberia.