Temui Menteri PU, Hashim Minta Infrastruktur RI Dorong Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menerima kunjungan Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2026). Pertemuan tersebut membahas arah pembangunan infrastruktur yang semakin produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Hashim menyampaikan sejumlah pandangan mengenai pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
Baca Juga
Dody menyambut baik masukan Hashim Djojohadikusumo bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi salah satu penggerak peningkatan kesejahteraan.
"Pertumbuhan ekonomi tentu penting, tetapi pada akhirnya yang ingin kita lihat adalah semakin banyak orang bekerja, semakin banyak keluarga yang memiliki penghasilan, dan semakin banyak masyarakat yang dapat keluar dari kemiskinan. Salah satunya melalui program-program padat karya yang terus kami dorong," kata dia dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/9/2026).
Selain aspek ekonomi dan sosial, Hashim juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Kementerian PU untuk meningkatkan penerapan prinsip infrastruktur hijau dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur.
"Infrastruktur hijau menjadi bagian penting dari ikhtiar itu, karena apa yang kita bangun hari ini pada akhirnya akan menjadi titipan bagi generasi setelah kita," tutur Dody.
Dody mengatakan, berbagai masukan yang disampaikan Hashim menjadi bahan penting bagi Kementerian PU dalam mengarahkan pembangunan agar semakin efektif dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Dikatakan, masukan tersebut sejalan dengan arah visi PU608, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sekaligus mendukung pencapaian sasaran nasional.
Sasaran tersebut, antara lain mendorong Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6, pengentasan kemiskinan menuju 0%, serta menopang pertumbuhan ekonomi 8%.
"Kami di Kementerian PU harus terus menavigasikan setiap program agar cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Dody.
Dody menambahkan, pembangunan infrastruktur ke depan perlu terus memastikan keseimbangan antara manfaat ekonomi, pemerataan akses, dan keberlanjutan lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, lanjutnya infrastruktur diharapkan tidak hanya menjadi aset fisik, tetapi mampu membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Saya banyak mendengar hari ini. Banyak pula yang saya catat dalam hati. Terima kasih, Pak Hashim, atas waktu, perhatian, dan nasihatnya. Insyaallah, silaturahmi dan pesan-pesan hari ini akan kami jaga dan kami jalankan sebaik-baiknya," imbuh Dody.
Kementerian PU terus mendorong pembangunan infrastruktur yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Setiap pembangunan jalan, penyediaan air, pengelolaan sumber daya air, hingga program berbasis padat karya diarahkan agar memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Baca Juga
Lapor ke Prabowo-Hashim, Menteri Ara Bongkar Aksi Gotong Royong Program 3 Juta Rumah
Di sisi lain, Kementerian PU mencatat realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran (TA) 2026 sebesar Rp 69 triliun atau 52,14% dari total pagu Rp 132,38 triliun hingga 31 Agustus 2026.
"Sampai 31 Agustus 2026, realisasi penyerapan keuangan adalah sebesar 52,14% atau Rp 69 triliun, dan progres fisik mencapai 57,56%," kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Dody memaparkan, secara agregat capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan 2024 dan 2025. Meski demikian, Kementerian PU tidak hanya mengejar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan APBN 2026. "Fokus kami tetap sama: mutu, ketepatan waktu, dan akuntabilitas, sehingga bukan hanya sekadar mengejar penyerapan," tegas dia.