Target Stop Impor Garam 2029, Pemerintah Kucurkan Rp 2 Triliun Bangun K-SIGN di Rote Ndao

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah memacu target swasembada garam nasional dengan menggenjot pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek bernilai investasi Rp 2 triliun ini ditargetkan mampu menghapus total ketergantungan impor garam Indonesia pada tahun 2029.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa pengembangan K-SIGN Rote Ndao dirancang hingga seluas 2.000 hektare sebagai bagian dari program pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia timur.

"Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut," ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pemerintah memproyeksikan lonjakan produksi garam nasional secara masif seiring berjalannya proyek ini. Produksi garam ditargetkan naik dari baseline awal 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026, meningkat ke 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai puncaknya sebesar 5 juta ton pada 2029.

Peningkatan produksi dalam negeri ini beriringan dengan penurunan kuota impor garam secara bertahap.

"Volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, lalu 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai nol pada 2029 sebagai upaya mewujudkan swasembada garam nasional," tegas Qodari.

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelesaikan pengerjaan Tahap I seluas 616 hektare dan tengah melakukan uji coba produksi dengan target panen perdana pada November 2026. Pengerjaan kini dilanjutkan ke Tahap II seluas 751 hektare.

Baca Juga

K-SIGN Rote Ndao Siap Produksi Garam untuk Dukung Swasembada 2027

Secara keseluruhan, kawasan Rote Ndao memiliki potensi area mencapai 10.764 hektare. Lahan seluas 2.000 hektare dikembangkan KKP melalui skema kemitraan bagi hasil bersama masyarakat lokal, sementara sisanya seluas 8.000 hektare dialokasikan untuk pengembangan bersama investor.

Investasi senilai Rp 2 triliun tersebut dialokasikan untuk pembangunan fisik tambak serta infrastruktur penunjang seperti jaringan jalan, fasilitas penyimpanan, pengolahan, dan sistem pemompaan.

Pada tahap awal, teknologi tambak terbuka berbasis geomembran atau High-Density Polyethylene (HDPE) diterapkan guna mendongkrak kualitas dan kuantitas hasil panen. Ke depan, modernisasi kawasan akan diperkuat lewat pemanfaatan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).