Enam Program Prioritas KKP Ditargetkan Berdampak pada Ekonomi Pesisir
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan enam program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan tidak semata membangun fisik, tetapi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pelaksanaan program prioritas harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan. KKP melakukan konsolidasi internal untuk memastikan seluruh jajaran memahami target, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaat yang harus diterima masyarakat.
Baca Juga
Trenggono mencontohkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir. Menurut dia, pembangunan kampung nelayan tidak semata-mata dilakukan dengan memperbaiki rumah warga, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi nelayan.
“Mengubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya,” kata Trenggono saat konsolidasi internal KKP di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Dia mengungkapkan, pengalamannya mengunjungi sejumlah kampung nelayan sejak awal menjabat menteri KKP pada 2020 menjadi salah satu dasar dalam merancang program tersebut. Saat itu, Trenggono menemukan kondisi kampung nelayan di berbagai daerah memiliki persoalan yang relatif sama, mulai lingkungan yang kurang tertata hingga keterbatasan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.
Trenggono kemudian mencontohkan pengembangan kawasan nelayan di Biak yang dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan masyarakat. Fasilitas yang dibangun tidak hanya berupa infrastruktur permukiman, tetapi juga sarana pendukung aktivitas ekonomi seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel nelayan, balai nelayan, fasilitas kuliner, hingga kantor pengelola.
“Research dulu apa yang mereka butuhkan,” ucap dia.
Menurut Trenggono, pendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu model dalam pengembangan KNMP. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga 2029.
Selain KNMP, KKP juga menjalankan lima program prioritas lainnya, yakni pembangunan integrasi tambak udang dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pembangunan budidaya tematik di 40.000 desa, modernisasi kapal penangkap ikan, serta program swasembada garam.
Trenggono mengatakan, setiap program memiliki model pengembangan yang berbeda sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan tambak udang terintegrasi yang diproyeksikan menjadi contoh pengelolaan kawasan budidaya yang produktif.
Program budidaya tematik juga terus dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi. KKP tengah mempertimbangkan penerapan teknologi lain, seperti Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan budidaya.
Baca Juga
KKP Kawal Rahmad Labada Pulang Seusai Hilang 13 Hari di Laut
“Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara,” kata Menteri Trenggono.
Di sisi lain, Menteri Trenggono mengingatkan jajaran KKP agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam menjalankan program prioritas tersebut. Besarnya anggaran dan skala pekerjaan harus diikuti dengan integritas serta kepatuhan terhadap aturan. Dia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Siapa pun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan,” tegas Trenggono.
