Kadin Siap Kolaborasi dengan Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi 6%
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut positif arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Kadin menilai agenda reformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), swasembada pangan dan energi, penguatan ekonomi desa, investasi, reformasi BUMN dan Danantara hingga supremasi hukum membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha.
"Kadin mendorong kemitraan tersebut berjalan dalam semangat gotong royong dan Indonesia Incorporated," kata Anin sapaan akrab Anindya dalam keterangannya, Jumat (14/8/2026).
Pemerintah berperan menghadirkan regulasi yang jelas dan konsisten, birokrasi menyediakan pelayanan yang cepat, sedangkan dunia usaha membawa investasi, teknologi, inovasi, jaringan pasar serta lapangan kerja.
"Pembagian peran yang jelas akan membantu menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi aktivitas ekonomi yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat," kata Anin.
Dalam pidatonya, kata Anin, Presiden mengakui masih terdapat birokrasi yang berbelit dan tidak efisien, termasuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Presiden menegaskan negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Pemerintah juga telah menunjukkan sejumlah langkah deregulasi, termasuk penghapusan 145 aturan penyaluran pupuk, digitalisasi bantuan sosial, pembangunan Mal Pelayanan Publik serta integrasi layanan pemerintah berbasis digital.
"Kadin mendukung arah reformasi tersebut. Bagi dunia usaha, reformasi birokrasi bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menentukan daya saing Indonesia," kata Anindya.
Menurut Anin, investor membutuhkan proses perizinan yang cepat. Namun, kepastian aturan, konsistensi kebijakan, transparansi proses dan kejelasan waktu penyelesaian dinilai lebih penting untuk investasi jangka panjang. Kadin mendorong deregulasi diterapkan secara konsisten dari pemerintah pusat hingga daerah. Digitalisasi juga perlu menerapkan prinsip once only, yakni data yang telah diserahkan perusahaan kepada satu instansi tidak perlu kembali diminta oleh instansi lain.
"Kadin menyatakan siap membantu pemerintah mengidentifikasi hambatan investasi di lapangan. Pemerintah diharapkan menjaga integritas birokrasi dan menghadirkan aturan yang jelas, sementara dunia usaha menjalankan investasi secara patuh, menciptakan pekerjaan dan memenuhi kewajiban kepada negara," kata Anindya.
MBG Dinilai Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Presiden Prabowo menempatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi pembangunan manusia. Program tersebut dinilai penting karena anak membutuhkan asupan gizi yang memadai agar dapat belajar dan berkembang secara optimal. Presiden juga menyoroti risiko korupsi dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah diminta memperkuat perbaikan, efisiensi dan pengawasan agar anggaran yang diperuntukkan bagi makanan anak benar-benar sampai kepada penerima.
"Kadin melihat MBG memiliki dua manfaat strategis. Program tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan," kata Anin.
Kebutuhan beras, telur, ayam, ikan, susu, sayuran, buah, bumbu, kemasan, transportasi dan jasa logistik dapat menciptakan keterkaitan usaha yang luas. Kadin mendorong petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM dan perusahaan nasional masuk dalam ekosistem tersebut.
"Dunia usaha juga siap membantu pemerintah membangun sistem pengadaan, logistik, cold chain atau rantai distribusi bersuhu terkendali, keamanan pangan, standardisasi serta digital traceability untuk melacak pergerakan produk," kata Anindya.
Kadin menilai tata kelola yang transparan, standar yang jelas dan mekanisme pengadaan yang memberi ruang kepada pelaku ekonomi lokal menjadi faktor penting agar anggaran MBG dapat sekaligus memperkuat basis produksi nasional.
Swasembada Pangan dan Energi
Presiden menyatakan Indonesia pada 2026 telah mencapai swasembada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Pemerintah selanjutnya menargetkan swasembada bawang putih serta daging sapi dan kerbau. Presiden mengaitkan capaian tersebut dengan perbaikan kebijakan, termasuk pemangkasan 145 aturan penyaluran pupuk. Agenda kemandirian juga diperluas ke sektor energi.
Pemerintah menyatakan penerapan biodiesel B50 memungkinkan Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut ditempatkan dalam kerangka ketahanan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global.
"Kadin memandang ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Namun, swasembada dinilai perlu berjalan bersama produktivitas dan daya saing," kata Anindya.
Produksi pangan perlu tetap efisien, pendapatan petani meningkat, harga konsumen terjangkau dan industri pengolahan memperoleh bahan baku secara berkelanjutan. Karena itu, teknologi pertanian, benih, irigasi, mekanisasi, pembiayaan, pergudangan dan logistik perlu dikembangkan secara terintegrasi.
B50 juga dinilai membuka peluang untuk memperkuat rantai industri energi nasional. Dunia usaha membutuhkan peta jalan jangka panjang terkait biodiesel dan transisi energi agar investasi pada perkebunan, kilang, infrastruktur distribusi, otomotif dan teknologi mesin dapat direncanakan.
"Kadin siap menjembatani pemerintah, petani, industri, lembaga pembiayaan dan investor agar sumber daya nasional tidak berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi berkembang menjadi produk bernilai tambah," kata Anindya.
Koperasi Merah Putih Perlu Bermitra dengan Swasta
Presiden Prabowo menyatakan sekitar 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi hingga 14 Agustus 2026. Sekitar 3.300 koperasi disebut telah beroperasi secara optimal. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi diarahkan menjadi offtaker hasil produksi, pusat distribusi, pengelola logistik serta penyalur barang bersubsidi.
"Kadin mendukung penguatan koperasi selama koperasi menjadi bagian dari ekosistem pasar, bukan menggantikan atau bersaing dengan swasta melalui perlakuan istimewa," kata Anindya.
Indonesia memiliki pedagang, distributor, perusahaan logistik, UMKM dan perusahaan nasional yang telah membangun jaringan distribusi selama puluhan tahun. Infrastruktur tersebut dinilai dapat diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih. Dalam model kemitraan, koperasi dapat menjadi agregator produksi masyarakat. Perusahaan kemudian membantu teknologi, standardisasi, pembiayaan, pengolahan dan akses pasar.
"Kadin juga siap membantu pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Investasi pada cold storage, pengolahan ikan, logistik berpendingin, kemasan dan akses ekspor membutuhkan modal serta keahlian bisnis," kata Anindya.
Sementara Presiden melaporkan realisasi investasi semester I-2026 mencapai Rp 1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Pada 2025, investasi mencapai Rp 1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi semester I-2026 tercatat 5,45%. Presiden optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai sekitar 6% pada akhir tahun jika pemerintah menjalankan kebijakan yang tepat dan rasional.
Menurut Anindya, Kadin menilai Indonesia membutuhkan investasi yang tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi yang luas. "Investasi diharapkan menyerap tenaga kerja, menggunakan pemasok lokal, mentransfer teknologi, memperbesar kapasitas industri, meningkatkan ekspor dan menciptakan basis produksi baru," kata dia.
Untuk mengejar pertumbuhan 6% dan target pertumbuhan yang lebih tinggi, investasi swasta dalam skala besar dibutuhkan. Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, stabilitas kebijakan fiskal, kepastian perpajakan, energi kompetitif, infrastruktur, akses pembiayaan dan sumber daya manusia berkualitas.
Kepastian hukum juga menjadi faktor penting karena investor tidak hanya menghitung tingkat pengembalian investasi, tetapi juga risiko regulasi.
"Kadin siap menjadi jembatan antara pemerintah dengan investor domestik maupun internasional. Pemerintah diharapkan membuka jalan dan menghilangkan hambatan, BUMN serta Danantara menjadi katalis, sementara sektor swasta memperbesar investasi dan penciptaan pekerjaan," kata Anindya.
Reformasi BUMN Harus Jaga Persaingan
Presiden menegaskan badan usaha milik negara atau BUMN merupakan aset seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi terhadap struktur 1.074 BUMN beserta anak, cucu dan cicit perusahaan.
Presiden menyebut 290 entitas telah ditutup dan jumlah tersebut ditargetkan menyusut menjadi maksimal 300 pada akhir 2026. Pemerintah juga melaporkan efisiensi biaya overhead lebih dari Rp 50 triliun, dengan target melebihi Rp 70 triliun hingga akhir tahun.
Laba BUMN disebut meningkat dari Rp 186 triliun pada 2024 menjadi Rp 326 triliun pada 2025. Dividen diproyeksikan mencapai Rp 200 triliun pada 2026 tanpa penyertaan modal negara atau PMN.
"Kadin mendukung BUMN yang sehat, efisien, transparan dan profesional. BUMN yang kuat dinilai dapat menjadi aset ekonomi nasional sekaligus mitra strategis bagi swasta," kata Anindya.
Namun, reformasi BUMN perlu memastikan level playing field bagi BUMN, swasta nasional, koperasi maupun investor asing. Setiap pelaku usaha perlu memiliki ruang untuk berkembang sesuai fungsi dan keunggulan masing-masing.
Baca Juga
"Kadin menilai BUMN dapat menjadi pionir pada sektor strategis, pembangunan infrastruktur atau investasi yang belum sepenuhnya dapat dilakukan swasta. Setelah itu, BUMN dapat memperluas kemitraan dengan dunia usaha," kata Anindya.
Restrukturisasi BUMN juga diharapkan menciptakan crowding-in, yakni masuknya lebih banyak modal swasta, bukan crowding-out yang justru menekan ruang investasi swasta.
Danantara Didorong Jadi Katalis Investasi
Presiden menempatkan Danantara sebagai mesin restrukturisasi BUMN sekaligus industrialisasi. Sepanjang 2026, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah dimulai, termasuk proyek DME, tembaga dan emas, garam industri, alumina menjadi aluminium serta waste-to-energy.
Presiden juga membuka strategi investasi global melalui Danantara. Lembaga tersebut dapat berinvestasi pada perusahaan terbaik dunia untuk memperoleh teknologi, kekayaan intelektual, kemampuan manajemen, pengalaman industri dan akses pasar internasional.
"Kadin melihat Danantara dapat memainkan peran sebagai catalytic capital atau modal pemicu yang mendorong masuknya investasi lain. Indonesia membutuhkan modal besar untuk hilirisasi, energi, pangan, kesehatan, digitalisasi dan infrastruktur," kata Anindya.
Danantara dapat menjadi anchor investor yang meningkatkan kelayakan pembiayaan proyek dan menarik modal swasta domestik maupun global.
Kadin mendorong model co-investment sehingga Danantara tidak perlu membiayai seluruh proyek sendiri. Modal negara diharapkan dapat menarik tambahan modal swasta dan memperbesar kapasitas investasi nasional tanpa seluruh risiko terkonsentrasi pada aset negara.
Tata kelola menjadi syarat utama. Setiap investasi membutuhkan dasar bisnis yang jelas, target imbal hasil, transparansi, manajemen risiko dan ukuran manfaat ekonomi yang terukur.
Hilirisasi Perlu Naik Kelas
Presiden menegaskan proyek Danantara tidak berhenti pada pengolahan mineral. Pemerintah ingin bergerak dari hilirisasi menuju industrialisasi yang lebih luas, termasuk penguatan sektor hulu dan penguasaan teknologi.
"Kadin menilai fase berikutnya memang perlu bergerak menuju pendalaman industri. Indonesia tidak cukup berhenti pada pembangunan smelter," kata Anindya.
Nikel dapat dikembangkan menuju material baterai dan industri turunannya. Tembaga dapat masuk ke kabel, komponen listrik dan elektronik. Aluminium dapat dikembangkan ke manufaktur, sedangkan sektor pertanian dan perikanan dapat masuk lebih jauh ke produk pangan bernilai tambah.
Kebijakan industri membutuhkan peta jalan konsisten untuk 10-20 tahun. Dunia usaha tidak dapat membangun pabrik hanya berdasarkan insentif jangka pendek. Kepastian pasokan energi, bahan baku, lahan, perpajakan, perdagangan, ekspor-impor dan regulasi lingkungan perlu dapat diproyeksikan dalam jangka panjang.
Kadin menyatakan siap mempertemukan BUMN, Danantara, perusahaan swasta nasional, UMKM dan investor global dalam ekosistem industri tersebut. Ukuran keberhasilan hilirisasi tidak hanya terletak pada nilai investasi, tetapi juga penguasaan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, kandungan lokal dan kemampuan produk Indonesia masuk pasar global.
Baca Juga
Prabowo Minta Masyarakat Isi Sensus Ekonomi 2026 dengan Jujur
Kepastian Hukum Jadi Infrastruktur Ekonomi
Presiden Prabowo menegaskan hukum dan keadilan tidak boleh hanya melindungi pihak yang kuat. Presiden juga menyoroti peningkatan produktivitas Mahkamah Agung, digitalisasi layanan Mahkamah Konstitusi, peningkatan remunerasi hakim dan penguatan pengawasan etik.
Menurut Anin, Kadin menilai kepastian hukum merupakan salah satu infrastruktur ekonomi paling penting. Pembangunan jalan tol, pelabuhan dan pemberian insentif pajak tidak akan cukup jika kontrak tidak pasti, aturan berubah tiba-tiba atau sengketa bisnis membutuhkan waktu terlalu lama untuk diselesaikan.
Dunia usaha membutuhkan regulasi yang tidak tumpang tindih, perlindungan hak milik, kepastian kontrak, penyelesaian sengketa yang cepat dan independen serta penegakan hukum yang konsisten.
Prinsip tersebut juga perlu berlaku bagi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta besar maupun UMKM. Kepastian hukum memberikan ruang persaingan yang lebih setara bagi seluruh pelaku ekonomi.
Kadin menyatakan siap bekerja bersama pemerintah untuk memperkuat rule of law dalam kegiatan ekonomi, termasuk memberikan masukan terhadap regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian di lapangan.