Prabowo: Indonesia Kehilangan Hampir 50% Nilai CPO, DSI Temukan Potensi Tambahan US$ 5 Miliar
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia selama ini kehilangan hampir 50% nilai komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) akibat perbedaan harga ekspor dan harga di pasar internasional. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal proses ekspor komoditas strategis Indonesia.
Dia mencontohkan harga CPO Indonesia yang sebelumnya dijual di pelabuhan Indonesia dengan skema free on board (FOB) sekitar Rp 15.000 per kilogram. Sementara itu, harga CPO di bursa Rotterdam, Belanda, mencapai sekitar Rp 27.000 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya kehilangan nilai ekonomi yang sangat besar dari komoditas strategis Indonesia.
“Padahal di Belanda 1 hektare pun tidak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita hilang hampir 50% nilai komoditas kita,” ujar Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga
Soal Birokrasi, Prabowo: Sekarang Era Digital, Tak Guna Ditutup-tutupi!
Prabowo mengatakan pemerintah kemudian membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI pada 20 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Menurut dia, DSI dibentuk sebagai pintu tunggal untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan proses ekspor komoditas Indonesia. Namun, DSI tidak dimaksudkan menjadi satu perusahaan yang menguasai seluruh komoditas untuk kemudian melakukan ekspor.
“Prosesingnya bukan satu PT yang menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor,” katanya.
Prabowo mengatakan sistem tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terdapat perbedaan antara laporan ekspor dari Indonesia dan laporan yang tercatat di negara tujuan.
Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, DSI untuk tahap awal memantau tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi baja. Prabowo mengungkapkan, hanya dalam waktu dua bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai US$ 14 miliar dari tiga komoditas tersebut.
“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor 3 komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan US$ 5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang masuk negara?” ucap Prabowo.
Baca Juga
Ke depan, cakupan pengawasan DSI akan diperluas. Prabowo mengatakan DSI akan meningkatkan pengawasan hingga mencakup 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan memperluas komoditas yang berada dalam pengawasan DSI. Jika saat ini baru mencakup tiga komoditas strategis, ke depan seluruh komoditas ekspor Indonesia ditargetkan dapat dimonitor dan dikelola melalui sistem tersebut.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang, apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini sesungguhnya bukan sikap negara yang pandai. Barang kita milik kita orang lain yang menentukan harganya, ini melanggar prinsip2 ekonomi, melanggar prinsip pasar,” tegas Prabowo.