Prabowo Ingin Terus Pangkas BUMN, Targetkan 300 per 31 Desember 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memangkas lebih banyak badan usaha milik negara (BUMN). Pada akhir 2026, pemerintah menargetkan hanya ada 300 BUMN. Prabowo mengaku terkejut saat mengetahui jumlah total BUMN mencapai 1.074 perusahaan.
“Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. Sekitar 750 BUMN akan kita tutup,” kata Prabowo pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD, dan Rapat Paripurna DPR tentang RAPBN 2027, di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga
Prabowo menjelaskan, per hari ini pemerintah telah menutup 290 BUMN. Perampingan BUMN ini berhasil menghemat biaya overhead (beban operasional) sekitar Rp50 triliun yang berasal dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, dan perjalanan dinas. “Targetnya 31 Desember kita harus menghemat Rp 70 triliun lebih,” ujar dia.
Menurut Prabowo, penghematan senilai Rp 50 triliun dapat dialihkan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti puskesmas, sekolah, dan rumah untuk rakyat.
Presiden ke-8 tersebut menerangkan bahwa BUMN merupakan seluruh rakyat. Bukan milik direksi semata.“Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa,” tegas dia.
Baca Juga
Presiden Prabowo Ingin Bentuk Pengadilan Ad Hoc, Pengurus BUMN 30 Tahun Bakal Diusut
Prabowo menuturkan, ia kerap menemukan sikap pengelola BUMN yang seenaknya dalam bekerja dan tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. “Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” tandas dia.
Untuk itu, Prabowo memiliki gagasan untuk membentuk suatu pengadilan ad hoc khusus yang bisa mengusut kinerja pengurus BUMN nakal selama 30 tahun ke belakang. “Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta, kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus bagi mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui,” papar dia.