Harga Daging Sapi Tembus Rp 180.000/Kg, BPS Wanti-wanti Pemerintah
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga daging sapi rata-rata nasional pada minggu pertama Agustus 2026 sudah mencapai Rp 143.737 per kilogram (Kg). Nilai tersebut di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Bahkan di sejumlah daerah, ada yang harganya menembus Rp 180.000 per kg.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, meski jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) daging sapi tidak sebanyak daging ayam ras, level harga daging sapi secara nasional perlu mendapatkan perhatian.
"Ini yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena secara nasional rata-rata harga daging sapi pada minggu pertama bulan Agustus itu sudah jauh di atas HAP," ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (10/8/2026).
Berdasarkan pemantauan BPS, sebanyak 56 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH daging sapi pada minggu pertama Agustus 2026. Namun, tekanan harga terlihat cukup tinggi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Kubu Raya, misalnya, harga daging sapi telah mencapai sekitar Rp165.000 per kilogram atau 17,86% di atas HAP.
Pada saat yang sama, Amalia menyebutkan, IPH daging sapi di wilayah tersebut masih mengalami kenaikan sebesar 7,51%. Kondisi lebih tinggi terjadi di Kabupaten Melawi. Harga daging sapi di wilayah tersebut telah mencapai Rp180.000 per kilogram atau sekitar 28,6% di atas HAP.
Amalia mengatakan sejumlah kabupaten/kota yang mengalami kombinasi antara harga di atas HAP dan kenaikan IPH perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan harga daging sapi saat ini bukan hanya terkait dengan jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH, tetapi juga level harga yang sudah berada cukup jauh di atas batas acuan pemerintah.
"Walaupun hanya ada 56 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH tapi secara rata-rata nasional perlu mendapatkan perhatian karena sudah di atas HAP dan ada titik-titik di Kabupaten/Kota yang juga harus mendapatkan perhatian," terang Amalia.