Biodiesel, Bioetanol, Hingga Insentif Kendaraan Listrik jadi Tumpuan Kebijakan Anggaran Energi 2027

JAKARTA, investortrust.id - Kemandirian energi menjadi salah satu kluster penting dalam program prioritas nasional. Dengan gejolak geopolitik yang tak pasti, pemerintah berupaya mengurangi impor bahan bakar fosil dengan pengembangan biodiesel dan bioetanol.

“Makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan biodiesel dan bioetanol,” kata Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofyanto Kurniawan saat konsultasi publik RUU APBN 2027 yang digelar daring, Kamis (6/8/2026).

Rofyanto menjelaskan bahwa kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Hanya saja, produksi minyak mentah nasional hanya mencapai 600.000-an barel per hari.

“Berarti kan 1 juta barel per hari itu harus kita impor,” kata dia.

Rofyanto mengatakan bahwa konsumsi solar selama setahun mencapai 17-18 juta kiloliter. Pengembangan biosolar, artinya konsumsi solar dapat dihemat hingga 4-5 juta kiloliter.

Baca Juga

Program Biodiesel Hemat Devisa Rp 722,9 Triliun dalam Satu Dekade

“Itu bisa menghemat defisit yang sangat signifikan. Bisa sampai Rp 80-100 triliunan,” kata dia.

Selain BBM, pemerintah ke depan juga menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di desa-desa dan daerah terpencil. Sementara itu, untuk perkotaan, pemerintah mendorong konversi kendaraan listrik. Rofyanto mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif untuk mobil listrik dan motor listrik.

“Nanti, akan mendapatkan subsidi dari pemerintah,” kata dia.

Rofyanto mengatakan bahwa pemerintah juga memastikan subsidi agar tepat sasaran. Pengawasan dilakukan terhadap mobil mewah yang mengisi BBM jenis subsidi.

“Kalau memang sudah mampu, jangan isi BBM subsidi. Kita harapkan dengan adanya kontrol masyarakat bersama-sama mengawasi berbagai program-program pemerintah, ini nanti pelaksanaan belanja pemerintah bisa semakin transparan dan juga efektif,” kata dia.