Danantara Buka Suara soal DSI yang Disebut Kelola Devisa US$ 10 Miliar

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, memberikan penjelasan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) kini mengelola devisa mencapai US$ 10 miliar.

Menurut Rosan, kunci utama keberhasilan pengelolaan devisa tersebut terletak pada integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang selama ini bekerja secara terpisah.

"Jadi kita mulai dari 1 Juni sampai pertengahan Juli ini, kita bisa menarik data dari semua instansi, mulai dari Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian ESDM," ujar Rosan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Rosan menjelaskan, sebelum adanya integrasi platform ini, sering kali terjadi ketidaksesuaian antara harga yang dilaporkan eksportir dengan harga indeks pasar global. Selisih tersebut tercatat cukup signifikan pada berbagai komoditas utama.

"Contohnya pada RBD Olein atau kelapa sawit. Dulu antara *declared price* saat penjualan dan indeksnya selalu ada gap, rata-rata di atas 30 persen," ungkapnya.

Guna mengikis celah tersebut, pemerintah memanfaatkan sistem pemantauan harian dan peringatan dini (system alert). Sistem ini memungkinkan pemerintah melacak volume ekspor, pembayaran bea, hingga kewajiban pajak secara real-time.

Untuk tahap awal, pemantauan dan evaluasi difokuskan pada tiga komoditas unggulan beserta seluruh produk turunannya, seperti batu bara, kelapa sawit (CPO & produk turunannya), dan ferro alloy.

Baca Juga

Chandra Asri (TPIA) Buka Suara Soal Keterlibatan Anak Usaha di Proyek PSEL Danantara

"Tiga bulan pertama ini kita lakukan evaluasi dan monitoring. Walaupun komoditasnya tiga, turunannya sangat banyak. Dari situ kita tahu pergerakannya dari mana saja, volumenya berapa, bayar beanya berapa, pajaknya berapa," jelas Rosan.

Dengan transparansi data tersebut, pemerintah dapat mendeteksi ketidakwajaran harga secara cepat dan langsung memberikan notifikasi ke kementerian/lembaga terkait.

"Kalau ada gap, kita dapatkan datanya dan langsung berikan alert ke Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, atau Kementerian Perdagangan. Sekarang kita bisa meng-capture semua informasi yang dulu silo," tambahnya.

Berkat penerapan sistem pemantauan berbasis indeks harian ini, Rosan mengklaim angka penyelewengan dan selisih harga eksportir kini telah ditekan secara drastis.

"Alhamdulillah, sekarang dengan indeks yang kita pantau setiap hari, antara declared price pada saat penjualan dan indeks pasar sudah sangat berdekatan," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat saat sidang kabinet paripurna mengungkapkan PT DSI sudah mengelola devisa sebesar US$ 10,5 miliar. Padahal, pembentukan DSI yang diumumkan pada 20 Mei 2026 baru beroperasi pada 1 Juli 2026 atau dua pekan.

"Baru satu bulan, dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar," kata Prabowo, Senin (20/7/2026).

Prabowo mengatakan, keberadaan PT DSI memperkecil kesenjangan harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga di pasar internasional. Sebelum kehadiran DSI, kesenjangan harga ekspor komoditas Indonesia dengan harga di pasar internasional mencapai 40 hingga 45%.

"Ternyata dari dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional itu kurang lebih beda minimal 30%, mendekati 40, 45%. Begitu ada PT DSI, sudah hampir menyatu. Saya lihat grafiknya," katanya.