Namanya Disebut di Dirty Vote soal Pemekaran Papua, Tito Karnavian Buka Suara
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menjadi salah satu sosok yang disorot dalam film Dirty Vote sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemekaran Papua. Dalam film itu, pemerintah dituding menginisiasi pemekaran untuk memudahkan pasangan capres-cawapres tertentu memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran.
Menanggapi hal ini, Tito menegaskan pemekaran Papua menjadi enam provinsi bukanlah inisiasi dari pemerintah. Ide itu disebutnya datang dari masyarakat Papua sendiri yang kemudian diajukan ke DPR.
“Suara untuk pemekaran Papua bukan dari pemerintah, tetapi dari masyarakat yang ada di Papua. Dari tahun 2019 mereka sudah menyuarakan pemekaran,” kata Tito Karnavian dalam acara Hari Pers Nasional 2024, Senin (19/2/2024).
Baca Juga
Hasto: Film Dirty Vote Mewakili Apa yang Terjadi di Lapangan
Dijelaskan Tito, pemerintah hanya merespons dua wilayah untuk pemekaran di Papua, yakni Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan dikarenakan masalah biaya. Namun, DPR kemudian mengusulkan tiga wilayah untuk pemekaran.
“Delegasinya datang ke DPD, ke DPR, ke Mendagri untuk pemekaran. Baru pada bulan Juni 2022 ada tiga yang disetujui, dan itu menjadi inisiatif DPR. Jadi undang-undangnya bukan inisiatif pemerintah, tetapi DPR yang merespons untuk pemekaran itu di awal tahun 2022,” jelas Tito.
Ketika pemekaran Papua terjadi, Tito menyebut belum diketahui siapa yang akan menjadi capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Untuk itu, Tito menilai pernyataan yang menuding pemerintah melakukan pemekaran Papua demi kemenangan paslon tertentu merupakan opini liar.
“Saat itu belum ada koalisi partai mana pun untuk paslon presiden dan wakil presiden. Belum tahu siapa paslon presidennya. Kita enggak pernah berpikir ke situ. Kita hanya berpikir bagaimana untuk percepatan pembangunan Papua,” ucap dia.
Baca Juga
Tito menerangkan, pemekaran merupakan upaya untuk mempercepat pembangunan di Papua. Ia mengambil contoh pemekaran di wilayah Sumatera bagian selatan. Dikatakan, setelah pemekaran, wilayah-wilayah di Sumatera bagian selatan menjadi semakin maju.
“Dulu di Sumatera bagian selatan, satu provinsi menjadi pecah lima, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung, sekarang berkembang cepat sekali. Nah, itu kita harapkan juga Papua seperti itu. Di tahun 2021 kita berpikir seperti itu ketika mereka meminta,” tegas Tito.